Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Kalangan pengusaha eksportir di Provinsi Lampung mengeluhkan atas kebijakan pembatasan jumlah container, space kapal dan tingginya biaya ekspor oleh penyedia jasa transportasi barang ekspor. 

Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lampung, Ary Meizari Alfian mengungkapkan, tingginya biaya ekspor barang ini bahkan mencapai 500 persen dari biaya normal.

“Para eksportir ini terkendala terkait dengan keterbatasan container dan space kapal, dan harganya bukan meningkat tetapi berubah. Karena kalau menigkat kan 20 persen sampai 30 persen, tetapi kalau mencapai 500 persen itu kan berubah harga,” kata Ary, Selasa (16/11).

Ary menyebut, banyak perusahaan ekportir yang terpaksa membatalkan rencana ekspor karena biaya yang sangat tinggi tersebut, meski sebelumnya mereka sudah memiliki kontrak terkait ekspor.

“Mereka sudah kontrak tapi tidak bisa mereka penuhi karena selisih biayanya cukup signifikan. Kalau sebelum kontrak masih bisa dinegosiasikan untuk biaya peningkatan itu dibebankan kepada pembeli, tetapi yang sudah kontak tidak bisa. Akhirnya mereka fail dalam memenuhi kontrak yang ada,” ucapnya.

Sampai saat ini, kata Ary, pihaknya belum mengetahui apa penyebab dari pembatasan container hingga tingginya biaya ekspor barang, hal itu yang masih ia cari tahu. Sebab kejadian seperti ini semenjak munculnya pandemi, dan enam bulan terakhir semakin memprihatinkan.

“Itu yang menjadi bentuk keprihatinan kita dan kita sedang berusaha untuk mencari tahu penyebabnya. Alasannya masih simpang siur ada yang berpikir karena kapal itu hanya satu arah, artinya keperluan ekspor impor nya tidak ada sehingga kapal itu membawa barang kosong. Apakah ini ada kaitan dengan perang dagang internasional, itu yang perlu kita cari tahu. Bahkan saya dapat informasi di Jakarta perubahan biaya sampai 1.000 persen,” bebernya.

Namun bagaimanapun juga menurutnya, pemerintah harus mengambil sikap, apakah kedepan membentuk BUMN yang mengurus shipping line terkait dengan ekspor, atau sementara memberikan insentif seperti tarif kapal atau pajak terkait kapal bisa dikurangi atau ditiadakan.

Apindo juga berencana akan menggelar dialog secara nasional dan mengundang para stakeholder terkait baik pemerintah maupun kalangan freight forwarding hingga kalangan eksportir untuk mencari solusi. 

“Kita perlu ada campur tangan pemerintah terkait hal tersebut. Karena keinginan Presiden kan bagaimana untuk meningkatkan ekspor, bagaimana mau ekspor kalau kita sendiri masih ketergantungan sama kapal dan container dari luar negeri. Harusnya secara logika ketersediaan kapal dan container tidak terpengaruh, malah muncul di saat terjadi penurunan permintaan pasar dunia,” tandasnya. (*)

Video KUPAS TV : RUDAPAKSA PENUMPANG, POLISI TANGKAP SUPIR TRAVEL GELAP