Kupastuntas.co, Metro - Pasca penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di depan Rumah Sakit Mardiwaluyo Metro, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta Pemerintah Kota (Pemkot) setempat segera berkomunikasi dengan pihak Rumah Sakit untuk membangun Food Court.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Komisi I DPRD Kota Metro, Amrullah. Menurutnya, food court dilingkungan rumah sakit sangat diperlukan untuk kenyamanan pengunjung serta tidak mengganggu arus lalulintas.

"Kami meminta pemerintah untuk membangun komunikasi dengan pihak rumah sakit yang belum memiliki food court agar untuk segera menyiapkan nya dan diisi oleh PKL disekitar rumah sakit itu sendiri. Sehingga tidak mengganggu arus lalulintas, seperti contohnya di rumah sakit umum," ungkap Amrullah kepada Kupastuntas.co, Selasa (2/11/2021).

Pria yang akrab disapa Iloh itu menerangkan, tugas utama Pemkot bukan hanya melakukan penertiban namun lebih memprioritaskan pembinaan. Ia meminta Pemkot menghadirkan solusi atas sejumlah penertiban PKL di Metro.

"Jadi tugas utama dari pemerintah ini bukan hanya menertibkan, tapi juga melakukan pembinaan, bukan hanya sekedar menertibkan tanpa proses-proses pendahuluan seperti itu. Yang harus hadir ya pemerintah di tengah masyarakat untuk memberikan solusi. Pol-PP bergerak atas nama pemerintah Kota, pembinaan UMKM dan lain-lain ini kan tugas pemerintah Kota juga. Berilah solusi dan tata supaya indah dan baik," jelasnya.

Politisi partai Demokrat itu juga menyebut, Pemkot perlu hadir memberikan kontribusi kepada masyarakat serta menghadirkan solusi sebelum melakukan penertiban.

"Ini perlu dilakukan agar masyarakat merasakan kontribusi hadirnya pemerintah dalam situasi-situasi ketika masyarakat membutuhkan solusi. Bukan hanya penertiban, penggusuran dan lain-lain. Ini bukan hanya untuk PKL di depan Mardiwaluyo, di mana banyak PKL, disitulah pemerintah harus hadir memberikan solusi agar mata pencaharian mereka untuk menghidupi keluarganya dapat sesuai harapan," bebernya.

Amrullah kembali menegaskan, Pemkot memiliki tanggungjawab untuk melakukan komunikasi dengan sejumlah pihak rumah sakit agar dapat memfasilitasi para PKL di sekitar rumah sakit.

"Seharusnya pemerintah bukan lebih kepada penertiban, tapi harusnya dibina dan didukung semua. Bukan hanya yang didepan Mardiwaluyo, ditempat-tempat lain juga. Pemerintah harus menggandeng pihak-pihak tersebut untuk juga dapat sosial responsibiliti nya, kepedulian sosial, tanggungjawab sosial itu juga wajib bersama-sama pemerintah daerah. Pemkot harus segera merespon ini, karena ketika ini dibiarkan berlarut-larut, ini kan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak," terangnya.

Legislatif asal Metro Timur itu juga menyampaikan bahwa PKL merupakan bagian dari pegiat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang perlu diperhatikan pemerintah.

"Ini perlu wujud nyata hadirnya pemerintah dalam membantu UMKM di Kota Metro. Bukan dimatikan secara berulang-ulang dengan kebijakan yang tidak pro dengan masyarakat, tapi support para pedagang yang notabene nya merupakan pegiat UMKM di Kota Metro," tandasnya. (*)