Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Badan Kepegawaian Negara (BKN) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung untuk segera melakukan percepatan dalam penyederhanaan birokrasi atau peralihan jabatan dari struktural ke jabatan fungsional.

"Penyederhanaan birokrasi untuk di tingkat pusat sudah selesai semua. Di daerah ini termasuk di Lampung kita dorong untuk dilakukan percepatan. Masih ada waktu untuk bisa melakukan itu," kata Plt Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, saat dimintai keterangan, Minggu (17/10/2021).

Ia melanjutkan, penyederhanaan birokrasi tersebut diharapkan dapat menyentuh akar permasalahan guna menemukan adanya terobosan, inovasi hingga pemikiran baru yang mengubah pola pikir Aparatus Sipil Negara (ASN) hingga budaya kerja pada organisasi pemerintah.

"Sebetulnya tidak ada yang berubah karena ini hanya kebiasaan saja. Dimana sebelumnya Kabag sekarang hanya koordinator fungsional. Dari sisi fasilitas dan pendapatan tidak ada bedanya bahkan kerja nya lebih efektif dan kerjasama lebih terjalin," lanjutnya.

Menurutnya, untuk melakukan percepatan penyederhanaan tersebut maka para ASN diminta untuk melakukan pemuktahiran data secara mandiri tanpa harus menunggu pemutakhiran yang dilakukan oleh kepala organisasi.

"Data banyak yang tidak akurat kalau nunggu pemerintah daerah update data dan tentunya terlalu lama. Maka PNS nya sendiri harus update data pemuktahiran sendiri sehingga menghindari adanya kesalahan," terangnya.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung, Yurnalis mengatakan, penyederhanaan birokrasi dilingkungan pemerintah Provinsi Lampung ia targetkan akan selesai pada akhir tahun 2021 ini.

"Untuk di lingkungan Pemprov Lampung penyederhanaan birokrasi terus berjalan. Untuk penyederhanaan struktur organisasi nya sudah selesai ya untuk penyetaraan ini kita masih terus berjalan," ungkapnya.

Ia menambahkan, pihaknya juga terus melakukan percepatan dalam penyederhanaan birokrasi tersebut dengan harapan pada tahun anggaran 2022 Pemprov Lampung sudah mulai menerapkan struktur organisasi yang baru.

"Harapannya nanti di tahun anggaran 2022 kita sudah menggunakan struktur organisasi yang baru. Sesuai dengan perubahan untuk administrator di lebur jadi koordinasi, pengawas jadi sub koordinator dan ini tinggal penyesuaian saja," tutupnya. (*)

Video KUPAS TV : TAK ADA AIR BERSIH YANG LAYAK, WARGA LAMBAN BHAYANGKARA PROTES KE DEVELOPER