Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Lampung, Reihana meminta pemerintah pusat agar tidak lagi ada penyekatan saat libur akhir tahun mendatang.

Hal itu lantaran biaya yang digunakan untuk merawat pemudik yang terpapar Covid-19 selama mandatory cek arus balik lebaran di Lampung kemarin saja sekitar Rp4,5 miliar belum terbayarkan.

Dimana klaim tersebut untuk membiayai tempat isolasi lalu tempat karantina serta konsumsi para pasien positif Covid-19.

Hal itu disampaikan Reihana saat audiensi dengan Ombudsman RI, di ruang Abung Balai Keratun, Rabu (13/10/2021).

"Hutang penyekatan tagihannya sekitar Rp 5 miliar, tapi yang sudah dibayarkan baru sekitar Rp500 juta. Sementara yang lainnya masih berproses," ujar Reihana.

Namun lanjutnya, klaim biaya tersebut telah direview Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dari penyekatan tersebut jelasnya, total pihaknya mendapatkan 1.513 orang yang positif Covid-19.

"Nah ini kan resiko nya bagi kami apabila ada penyekatan untuk yang positif jangan masuk ke Jawa.

Mudah-mudahan nanti di Desember kita tidak dapat tugas lagi untuk melakukan penyekatan," harapnya.

"Ya ini boleh saya sampaikan ya Pak. Karena Ombudsman kan pasti akan membantu, karena jujur saja pendekatan yang lalu kami lakukan belum terbayar kan semuanya," jelasnya.

Dari hutang yang menunggak tersebut kata Reihana, pihaknya telah ditagih terus oleh pihak Hotel yang waktu itu dipakai lalu juga pemilik catering.

"Maka di kesempatan ini kami mohon untuk bisa dibantu, agar bisa terselesaikan. Untuk segera dibayarkan kepada yang sudah melakukan penyekatan," pintanya.

Sementara, Anggota Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais mengatakan, pihaknya akan menyampaikan apa yang jadi rekomendasi di pertemuan tersebut ke Pemerintah Pusat terkat penanganan Covid-19 yang ada di Lampung.

"Kita juga ingin memberikan sumbangsih untuk melakukan perbaikan dan bisa mendorong untuk melakukan percepatan penanganan Covid-19," ujarnya. (*)