Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Hadirnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) notabennya memberikan pemasukan bagi pendapatan asli daerah (PAD). Namun BUMD yang dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung sampai saat ini belum memberikan kontribusi yang signifikan.

Alih-alih karena mengelolanya tidak profesional, namun bukannya dibenahi BUMD yang sudah ada, akan tetapi Pemprov telah mengusulkan pembentukan lima BUMD baru, yakni diantaranya PT Bumi Agro Sejahtera, PT Wisata Lampung Indah, PT Trans Lampung Berjaya, PT Lampung Sarana Karya, dan PT Lampung Usaha Energi.

Menurut Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Noverisman Subing, pembentukan lima BUMD ini perlu dibentuk dari pada membenahi manageman BUMD yang ada, karena dalam mengelola bisnis perlu adanya suasana yang baru. 

"Saya kira perlu ada suasana baru dengan dIvisi bisnisnya juga yang spesifik dan tidak ada ambel-embel dari BUMD yang lama. Seperti rencananya kita punya PT Wisata Lampung Indah dikhususkan untuk pariwisata, di mana ini kita akan melakukan kerjasama dengan BUMN kedepannya," ujarnya, saat jadi narasumber Kupas Podcast yang dipandu oleh CEO Kupas Tuntas Grup, Donald Harris Sihotang S.E, M.M, dengan tema "Pro dan Kontra Pembentukan Lima BUMD", Selasa (21/9/2021). 

Noverisman menjelaskan, tidak profesionalnya yang mengelola BUMD yang ada, hal itu karena banyak mantan PNS yang dijadikan pemangku kebijakannya.

"Itu juga yang kita sesalkan, tapi ke depan lima BUMD baru ini tidak boleh lagi ada istilahnya bagi-bagi jatah untuk pensiunan ASN. Tapi kita minta ini untuk dilelang terbuka untuk mencari pengurusnya yang benar-benar profesional di bidang bisnisnya masing-masing," lanjutnya.

Ia juga menyarankan agar BUMD yang ada seperti PT Lampung Jasa Utama untuk dimatikan saja dan hidupkan lima BUMD yang baru dengan pemodelan yang baru juga.

Oleh karenanya, Dia juga meminta agar DPRD dilibatkan dalam pembentukan personilnya siapa saja yang menjabat BUMD tersebut.

"Supaya kita bisa memastikan kalau orang tersebut profesional. Karena sebelumnya pejabat yang mengisi BUMD ini DPRD tidak dilibatkan," pungkasnya. (*)

Video KUPAS TV : Rugi Sampai Ratusan Juta, Kini Produk Beeme Tembus Luar Negeri