Kupastuntas.co, Mesuji - Beras bantuan PPKM yang diberikan ke masyarakat Mesuji dianggap tidak layak konsumsi. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mesuji, melalui Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan telah memanggil Kepala Bulog Tulang Bawang (Tuba).

Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Pemerintah Mesuji, Beddi mengatakan, Selain Kepala Bulog, pihaknya juga telah memanggil Kepala Dinas Sosial (Kadinsos), Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian Kabupaten Mesuji.

Pihaknya memanggil Dinas Sosial karena selaku penanggung jawab teknis terkait penyaluran bantuan beras PPKM yang disalurkan. Sedangkan Dinas Ketahanan Pangan terkait Bansos untuk masyarakat yang berdampak Covid-19.

Begitu juga Dinas Pertanian yang selama ini sudah mendampingi petani sebagai pemasok beras ke Bulog, serta pihak Kecamatan terkait isu-isu yang berkembang di lapangan.

"Kami juga pada saat rapat sudah membahas program PPKM terkait bantuan beras tersebut terkait cadangan beras Daerah," kata Bedi, saat dikonfirmasi, Kamis (9/9/2021).

Baca juga : Beras Bantuan PPKM Tak layak Konsumsi, Kepala Bulog Tulang Bawang: Kami Siap Ganti

Beddi juga mengatakan, Kepala Bulog Tulang Bawang telah melaporkan kondisi gudang Bulog Wonosari yang saat ini stok sudah hampir full. Adapun jumlah stok beras yaitu 782 ton.

"Apabila beras itu tidak segera disalurkan, maka ditakutkan nantinya akan tidak layak," ungkap Beddi.

Laporan dari Kecamatan bahwa memang beras yang disalurkan kepada masyarakat Mesuji memang benar beras dari Bulog dan disalurkan melalui Pos kepada masyarakat.

Menurut Beddi, pada saat penyaluran beras PPKM tersebut memang tidak menutup kemungkinan ada beras dari gudang yang sudah setahun atau sudah setahun lebih. Oleh sebab kemungkinan memang ada beras yang tidak layak.

Tetapi berdasarkan laporan dari Kecamatan, beras-beras tersebut saat ini tidak ditemukan lagi pada saat akan diminta oleh pihak Bulog. "Sebab mereka siap akan ganti beras yang tidak layak tersebut," ujar Beddi.

Beddi menambahkan, tujuan pemanggilan tersebut sebagai bentuk evaluasi, agar permasalahan tersebut kedepannya tidak terulang kembali.

"Nanti apabila ditemukan beras tidak layak. Maka masyarakat bisa mengumpulkannya di Dinas Sosial, dan nanti pihak Kantor Pos yang melakukan penarikan dan penggantian," ujar Beddi.

"Jadi sengaja pihak-pihak ini kami kumpulan agar tidak menjadi bola liar. Sebab saya dengar sudah lempar-lemparan. Seperti halnya gabah petani yang dianggap jelek dan Kepala Dinas Pertanian Pak Pariman tidak terima. Jadi polemiknya sudah tidak baik dan sehat. Ketika sudah dipertemukan seperti ini kan jelas," tutupnya. (*)

Video KUPAS TV : KUNJUNGI LAMPUNG, MENTERI TETEN DORONG PENINGKATAN KOPERASI SEKTOR PANGAN