Kupastuntas.co, Bandar Lampung -  Sejumlah Fraksi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menyoroti rendahnya penelusuran kasus atau tracing yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan baik provinsi maupun kabupaten/kota yang dinilai tidak berjalan maksimal.

Hal tersebut terungkap saat rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung pembicaraan tingkat 1 pemandangan umum dari fraksi terhadap raperda perubahan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2021, Kamis (12/8/2021).

Juru bicara fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung, Junianto mengatakan pihaknya mendorong agar upaya testing tersebut mendapatkan alokasi anggaran secara khusus yang optimal, sehingga upaya testing tidak ada kendala terutama pada sisi anggaran.

"Kapasitas Provinsi Lampung dalam melakukan testing, tracing dan treatmen harus terus dinaikkan, guna memastikan tingkat keterpaparan berkurang atau imunitas semakin baik, CFR makin menurun dan rasio kesembuhan semakin tinggi," kata Junianto.

Ia mengatakan, testing perlu ditingkatkan dengan target positivity rate kurang dari 10 persen dan target testing harian pada enam kabupaten kota yang tengah menerapkan PKM level 4 dapat berjalan dengan maksimal.

"Tracing ini perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Treatmen perlu dilakukan secara komprehensif sesuai berat  gejala yang dialami oleh masing-masing pasien," ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut ia juga mengingatkan kepada Pemprov Lampung untuk lebih mengintensifkan komunikasi kepada Pemerintah Pusat dan terobosan-terobosan lain agar betul-betul memastikan alokasi kebutuhan vaksin di Provinsi Lampung terpenuhi.

Sementara itu juru bicara fraksi partai Demokrat  Asep Makmur mengatakan, akibat rendahnya tracing yang dilakukan tersebut menyebabkan persebaran Covid-19 di Provinsi Lampung kian mengkhawatirkan.

"Angka kematian tertinggi nomor dua di Indonesia, sementara daerah yang menerapkan PPKM level 4 bukan nya berkurang tapi malah justru bertambah yang sampai saat ini ada 6 daerah," bebernya.

Ia mengatakan, angka tracing di Provinsi Lampung yang digunakan sebagai langkah memutus sebaran Covid-19 masih sangat rendah dari standar yang ditetapkan oleh WHO. 

"Selain itu vaksinasi juga berjalan lambat dengan berbagai macam alasan. Pemerintah daerah tentunya terus didorong untuk melakukan langkah strategis terlebih lonjakan kasus Covid-19 saat ini tengah terjadi di pulau Sumatera," ungkapnya. (*)