DPRD Lampung Imbau Warga Pertajam Rasa Kemanusiaan di Situasi Pandemi
Ketua komisi l DPRD Provinsi Lampung, Yozi Rizal, saat dimintai keterangan, Rabu (4/8/2021). Foto: Sri/Kupastuntas.co
Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Ketua komisi l DPRD Provinsi Lampung, Yozi Rizal, mengajak warga masyarakat untuk lebih mempertajam rasa kemanusiaan dengan cara membangkitkan lagi jiwa kebersamaan dan saling bergandeng-tangan untuk secara mandiri menyikapi situasi pandemi Covid-19 saat ini.
Hal itu dikatakan Yozi, lantaran rasa kekecewaannya di masa pemerintahan saat ini, dengan membuat kebijakan yang berubah-ubah dan terkesan tidak tegas dari awal terkait penanganan pandemi Covid-19.
"Saya tidak mampu berkata lagi pada rezim ini karena rasanya percuma. Kalau kita mengritikpun malah nanti dibuli oleh para buzzer dan influencer. Jadi ya sudah lah, sekarang justru kita menghimbau seluruh rakyat berfikir bagaimana caranya membangkitkan dan mempertajam rasa kemanusiaan," kata Yozi Rizal, saat dimintai keterangan, Rabu (4/8/2021).
"Mulai dari masing-masing kita dan orang-orang dekat kita agar tidak terpapar Covid-19. Lalu kalau ada orang yang kita kenal terpapar, bagaimana kita bergandengan-tangan bergotong-royong untuk meringankan bebannya," timpalnya.
Ia menjelaskan, saat ini tidak bisa membayangkan betapa lelahnya tenaga kesehatan yang berjibaku membantu menyembuhkan pasien yang terpapar Covid-19.
Selain itu lanjut Yozi, pihaknya juga menghargai pihak pemangku kebijakan. Namun dengan catatan pemangku kebijakan yang benar-benar bermanfaat dan itu benar teruji, bukan sebuah kebijakan yang dilakukan coba-coba.
Mulai dari kebijakan dengan nama istilah Pembatasan sosial berskala besar (PSBB), lalu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro, darurat dan saat ini berlaku PPKM Level 4.
"Nanti entah apa lagi yang mereka sebutkan, yang saya anggap ini semua hanya retorika dari mereka yang oleh negara diberikan kewenangan ini menunjukan pada rakyat seolah-olah bekerja padahal tidak," jelas Yozi.
"Saya dari dulu pernah mengatakan bahwa tegas sajalah kalau memang mau lockdown. Kalau tidak ada, maka di dalam regulasi kita mengatur kekarantinaan wilayah," timpalnya.
Dengan kebijakan itu dilakukan, Negara tinggal menghitung semua rakyat Indonesia yang memang layak untuk menjadi perhatian Negara untuk diberikan subsidi supaya bisa makan dalam beberapa bulan tersebut.
"Karena Negara pada saat itu masih ada uang walaupun berhutang. Tapi kalau hari ini untuk melakukan kekarantinaan, saya kira negara tidak bisa, karena berhutang pun sudah kesulitan hari ini karena triliunan uang habis tidak jelas," tandasnya. (*)
Video KUPAS TV : SATLANTAS BANDAR LAMPUNG VAKSINASI KELILING HINGGA KELURAHAN
Berita Lainnya
-
169 Kios di Lampung Jual Pupuk Subsidi di Atas HET, Pengamat: Harus Ada Tindakan Tegas
Minggu, 26 Oktober 2025 -
Kemen PPPA Pastikan Anak di Bandar Lampung Terlindungi dan Kembali Bersekolah
Minggu, 26 Oktober 2025 -
Bawaslu RI Catat 212 Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan di Pilkada 2024
Minggu, 26 Oktober 2025 -
PLN UID Lampung Raih Penghargaan Gubernur atas Dukungan terhadap Pengembangan Tambak Udang Berkelanjutan
Minggu, 26 Oktober 2025









