Bandar Lampung, Kupastuntas.co - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi meminta Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung agar kurangi menganalisa dari sisi ekonomi. Menurutnya, hal itu merupakan kewenangan dari DPRD Lampung yang terdiri dari berbagai macam komisi.

Pernyataan tersebut diungkapkan Arinal, saat Rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung lanjutan pembicaraan tingkat I terhadap jawaban gubernur Lampung atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung, terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2020, yang digelar di ruang sidang DPRD setempat, Jumat (25/6/2021).

Dimana sebelumnya, BPS Provinsi Lampung merilis bahwa pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan I tahun 2021 minus 2,10 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan demikian Lampung nomor empat dengan pertumbuhan ekonomi terendah.

"BPS Lampung perlu pengkajian secara matang tidak berdasarkan rutinitas-rutinitas, tetapi dalam situasi ini perlu kita undang agar jawaban-jawaban per triwulan itu seperti apa adanya. Saya tidak sependapat karena Ketua BPS selalu melakukan analisa ekonomi, karena tugas-tugas ini ada di DPRD yang mengawasi pemerintah memberikan masukan," ujarnya.

"Saya tidak paham BPS sekarang, yang ada itu saya berharap kita undang pak ketua dan kurangi yang dia selalu menganalisa. Bahwa sisi ekonomi dari anggota dewan yang terdiri dari berbagai macam komisi," tegasnya.

Menurutnya, terkait kondisi perekonomian provinsi Lampung khususnya pada triwulan 1, 2021 dapat disampaikan bahwa perkembangan kasus Covid-19 di provinsi Lampung masih menunjukkan tren meningkat, walaupun tidak sehebat atau tidak separah pada provinsi lainnya.

Dan juga pada minggu ke 3 Maret 2021 terdapat 10 kabupaten di provinsi Lampung berada pada zona orange. Dan hal ini kata Dia, ada kecenderungan kasus meningkat. Kondisi tersebut menjadi dasar pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk melakukan upaya-upaya pengendalian Covid-19. 

Upaya dilakukan melalui pembatasan aktifitas dan kegiatan ekonomi masyarakat, dampaknya adalah kegiatan ekonomi masyarakat mengalami penurunan yang sangat drastis. 

"Sehingga penurunan pendapatan perkapita, meningkatkan angka kemiskinan di provinsi Lampung. Ini pun harus kita waspadai karena secara statistik jumlah penduduk kita terdaftar, yang tidak terdaptar setiap hari juga masuk dari provinsi lain sehingga akan menjadi beban kita yang dijadikan oleh statistik merupakan salah satu penurunan kemiskinan," ungkapnya.

"Oleh karena itu pada kesempatan ini saya berharap pada triwulan 1 2021 pertumbuhan ekonomi Lampung sebesar minus 2,10, tapi apabila dibandingkan dengan triwulan 4 2020 ekonomi Lampung pada triwulan 1 2021 tumbuh sebesar 3,04 persen yang merupakan pertumbuhan terbaik se-sumatera," katanya.

Oleh karenanya, Ia berharap jangan mudah mendengar dan mencaci-maki bahwa provinsi Lampung urutan terakhir dari Sumatera. Karena ini kenyataan bahwa Lampung sampai hari ini bisa memberikan kontribusi terhadap pemerintah 40 persen kebutuhan. 

"Saya juga berharap kepada anggota Dewan agar BPS Lampung perlu pengkajian secara matang, tidak berdasarkan rutinitas-rutinitas," tandasnya. (*)

Video KUPAS TV : KONFLIK DPRD BANDAR LAMPUNG, UNDANGAN SIDANG PARIPURNA DIKEMBALIKAN!