• Jumat, 30 Juli 2021

Kadis DPMD Lampura Tegaskan Tidak Ada Pungutan untuk Pilkades Serentak

Rabu, 23 Juni 2021 - 17.19 WIB
132

Kadis Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lampung Utara (Lampura), Abdurrahman. Foto: Ist.

Lampung Utara, Kupastuntas.co - Kadis Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lampung Utara (Lampura), Abdurrahman menegaskan, tidak ada pungutan terhadap 143 panitia Pilkades serentak di Lampura untuk panitia Pilkades Kabupaten.

"Saya pastikan dan jamin tidak pernah ada instruksi untuk melakukan pungutan untuk kabupaten. Apalagi informasi mencapai Rp5 juta per desa untuk Kabupaten, hal tersebut tidaklah benar," jelas Abdurrahman.

Dia juga menerangkan bahwa sosialisasi yang digelar oleh panitia Pilkades di tingkat desa nantinya akan menghadirkan narasumber dari Kabupaten.

"Kalo anggaran operasional sosialisasi di tingkat desa Rp5 juta mungkin saja, karena itu ranah panitia desa. Sedangkan honor narasumber dari Kabupaten memang ada ketentuan dan sah menurut hukum," terang Abdurrahman.

Sementara Tenaga Ahli Pendamping Desa Kabupaten, Reza Pahlevi menegaskan, setoran untuk Kabupaten, Kecamatan maupun Pengamanan itu tidak pernah ada.

"Namun memang ada Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang mengadakan rapat koordinasi, guna penentuan operasional sosialisasi di tingkat desa masing-masing. Mengingat sosialisasi di tingkat Kabupaten hanya dihadiri oleh Kepala desa," jelas Reza.

Dia juga mengatakan, terkait pungutan atasnama Kabupaten Lampura tidaklah benar. Karena anggaran Pilkades serentak dikelola oleh Panitia Pilkades desa dan BKAD tiap kecamatan untuk operasional sosialisasi dan honorer Narasumber yang dihadirkan dari DPMD, Bagian Hukum dan Kepolisian.

Sebelumnya ramai di media sosial bahwa panitia Pilkades desa mengeluhkan biaya pungutan untuk Kabupaten, Kecamatan dan pengamanan mencapai Rp5 juta lebih. Namun ketika kupastuntas.co berusaha konfirmasi beberapa panitia Pilkades, tidak ada pengakuan akan hal tersebut.

"Kalau di desa kami (Penagan Ratu) tidak ada istilah setoran untuk kabupaten bang. Informasi dari mana itu" tegas salah satu panitia Pilkades.

Demikian halnya Camat Sungkai Jaya, Wartoni menjelaskan, tidak ada arahan apapun dari kabupaten atau yang lainnya untuk menarik setoran.

"Tidak ada. Namun kalau berupa operasional sosialisasi dan akomodasi untuk tim maupun narasumber itu dimusyawarahkan oleh panitia masing-masing dan jumlahnya juga tidak sama," jelas Wartoni. (*)


Video KUPAS TV : SEORANG WARGA DITEMUKAN MENINGGAL DI ATAS MOTOR