Lampung Utara, Kupastuntas.co - Ketua Gerakan Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Gempur) Cabang Lampung Utara mengawal hasil audit BPK RI tahun 2020 di Sekretariat DPRD Lampura yang temukan kerugian negara mencapai 2, 37 miliar lebih.

Ketua LSM Gempur Lampura, Syarifudin mengatakan, dalam audit itu harus disikapi. Kalau hasil audit nya saja begitu besarnya, boleh jadi yang tidak ketahuan lebih fantastis lagi.

"Bukankah selalu percepatan pembangunan, pemerataan dan pemberantasan kemiskinan yang menjadi jargon Lampura, hasil ini sangat melukai masyarakat," jelas Syarifudin, Rabu (09/06/2021).

Baca juga : Audit BPK di Lampura Temukan Kelebihan Rp 2.37 Miliar, Praktisi Hukum: Harus Dikembalikan

Dia juga menegaskan bahwa setiap masyarakat dan khususnya LSM Gempur Lampura akan mengawal terus masalah tersebut untuk memastikan bahwa kerugian negara telah dikembalikan.

"Kita tunggu dalam 60 hari kedepan, kalau tidak ada pengembalian dari Sekwan, maka akan kita bawa ke Aparat Penegak Hukum," imbuh Syarifudin.

Ketua LSM Gempur Lampura tersebut juga menegaskan dalam perjalanan dinas tersebut ada kelebihan pembayaran, namun realisasi nya ada karena selisih harga. Boleh jadi karena Administrasi, namun bila itu fiktif dan mengada-ada itu tindak kecurangan.

"Ada selisih harga yang tak masuk dalam laporan keuangan melebihi tarif ketentuan Perbup, itu bisa dimaklumi karena administrasi. Tapi kalau perjalanan dinas fiktif, itu pembohongan publik," pungkas Syarifudin. (*)

Video KUPAS TV : ANGGOTA TNI AU DAN ISTRI DITEMBAK ORANG TAK DIKENAL!