Kupastuntas.co - Perencanaan yang matang akan menghasilkan produk yang berkualitas baik. Begitupun sebaliknya, pekerjaan yang kurang terencana lebih mengarah pada hasil yang tidak baik.

Di bidang pemerintahan yang berperan sebagai pelaksana dalam proses pembangunan suatu daerah, menjadi kunci dalam keberhasilan pembangunan daerah setempat.

Selain persiapan sumber daya manusianya, ketersediaan anggaran juga sangat diperlukan untuk memproses pembangunan. Keduanya merupakan satu kesatuan yang sangat pokok.

Selanjutnya barulah dimulai perencanaan. Perencanaan yang terlalu tergesa-gesa juga akan mengakibatkan hasil dari pengerjaan akan cenderung buruk dan bisa merugikan negara yang bisa disebut juga hanya menghamburkan uang rakyat.

Dari itu perencanaan seharusnya dilakukan di setiap awal tahun sehingga pelaksanaan dapat berjalan dengan baik, kalaupun ada kendala bisa cepat diatasi dan memberikan hasil yang memuaskan.

Namun kebanyakan organisasi perangkat daerah di suatu pemerintahan melakukan perencanaan baru di pertengahan tahun. Hal inilah yang membuat pengerjaan terkesan tergesa-gesa dan hasilnya kurang baik.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung mencatat serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Lampung tahun 2021 baru mencapai 35 persen. Minimnya serapan anggaran salah satunya dipengaruhi proses refocusing.  

APBD Lampung tahun 2021 yang ditargetkan Rp7,3 triliun, catatan terakhir (hingga 31  Mei 2021) serapannya baru mencapai 35 persen. Semua daerah di Indonesia termasuk Provinsi Lampung diharuskan melakukan relokasi dan recofusing anggaran, dalam rangka pelaksanaan vaksinasi dan penanganan Covid-19.  Jika tidak dilakukan, pemerintah pusat mengancam akan melakukan pemotongan anggaran.  

Menurut Kepala BPKAD Lampung, tentunya proses refocusing ini mempengaruhi pelaksanaan dan penyerapan anggaran pada masing-masing organisasi perangkat daerah. Selain itu juga dipengaruhi dari pendapatan OPD sendiri, karena kita belanja sesuai dengan pendapatan yang ada.

Pihaknya terus berupaya meningkatkan serapan APBD dengan cara mengimbau kepada para OPD untuk segera merealisasikan penyerapan barang dan jasa.

Juga melakukan proses pengawasan melalui Inspektorat Lampung agar penyaluran terus berjalan dengan baik. Karena tidak ingin penyerapan berjalan lancar namun tidak diimbangi dengan kualitasnya.

Seperti ini harus menjadi perhatian bagi seluruh organisasi perangkat daerah. Karena lambatnya penyerapan anggaran tidak hanya di situasi pandemi Covid-19 saat ini saja, sebelumnya pun juga sudah seperti ini. (*)