Bandar Lampung, Kupastuntas.co - Anggota Komisi lV DPRD Lampung, Mukhlis Basri mengklaim, selama masa kepemimpinan hampir dua tahun Arinal Djunaidi dan Cusnunia Chalim alias Nunik minim laporan dari masyarakat perihal jalan rusak.

"Pembangunan jalan provinsi yang saya pantau cukup bagus. Kami kan di komisi lV juga jarang sekali mendapatkan laporan jalan ini kurang bagus, jalan ini asal-asalan. Artinya tidak mungkinlah masyarakat itu dibungkam, jadi berarti faktanya di lapangan kita sudah bagus ada kemajuan," kata Dia, saat ditemui di Gedung DPRD Lampung, Jumat (4/6/2021). 

Ia melanjutkan hanya saja memang kendalanya dua tahun ini keterbatasan anggaran, karena Covid-19 ini anggaran infrastruktur banyak direcofusing.

"Tapi kalau arah dan kualitas saya apresiasi di era ini karena jarang mendapatkan laporan. Artinya setidak-tidaknya ini sudah diserahkan kepada orang yang ahlinya dalam pekerjaannya," ucapnya.

Menurutnya, pemerintah daerah tengah mengalami kesulitan anggaran seperti halnya di Bina Marga yang mana mungkin Rp200 miliar untuk menyelesaikan semua pembangunan jalan provinsi.

"Seharusnya di atas Rp1 triliun baru itu bisa mengakomodir semua perbaikan jalan-jalan di provinsi Lampung," timpalnya.

Seperti Jalan Ryacudu, Sukarame yang arah hendak ke kampus Itera hingga saat ini masih rusak. Menurutnya, jalan tersebut informasinya akan diselesaikan di anggaran tahun ini.

"Mungkin dalam proses lelang, mudah-mudahan dari titik nol sampai ujung itu selesai dibangun," tuturnya.

Dan untuk drainasenya di jalan itu memang jadi masalah tersendiri. Tapi itu juga lagi-lagi terkait anggaran, jadi memang sulit memilih apakah mau membangun drainase dulu atau mau jalannya.

"Karena kalau keduanya sekaligus tidak selesai juga. Maka mungkin pemerintah daerah lebih memprioritaskan jalannya setelah itu baru bangun drainase," ucap Mukhlis Basri.

Jika pemerintah daerah terbentur dengan anggaran, apakah pihaknya akan mendorong untuk mengusulkan pinjaman?.

"Itu jalan terbagus sebetulnya. Cuman kaitan dengan pinjaman tentu melibatkan semua pihak, bukan hanya PU dan komisi empat," ujarnya.

Menurutnya, standar mengajukan nilai pinjaman untuk pembangunan jalan provinsi itu berkisaran Rp2,5 triliun baru bisa teratasi semua.

"Jadi ke depan tinggal pemeliharaan lagi karena semua sudah dibangun. Karena tahun ke tahun seyogyanya seperti itu solusinya kalau mau jalan provinsi ini selesai," tandasnya. (*)

Video KUPAS TV : GURU NGAJI DI WAY KANAN CABULI 13 MURIDNYA!