Way Kanan Raih WTP 11 Kali Berturut-turut, Raden Adipati: Kerja keras Bersama
Foto: Sandi/Kupastuntas.co
Kupastuntas.co, Way Kanan - Bupati Way Kanan, Raden Adipati Surya mengatakan, Raperda APBD 2020 disusun dan diserahkan kepada DPRD sesuai dengan Pasal 302 ayat (1) UU No: 23/2014, dan UU No: 9/2015, dan Pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No: 12/2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No: 77/2020.
Hal itu disampaikan Bupati Adipati Surya saat menghadiri rapat paripurna Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020 di gedung DPRD Kabupaten Way Kanan, Rabu (2/6/2021).
Kemudian, lanjutnya, pelaksanaan APBD 2020 telah di audit oleh BPK RI Perwakilan Lampung, dan mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Pemkab Way Kanan, 11 kali secara berturut-turut meraih Opini WTP atas laporan pertanggungjawaban keuangan dari BPK RI. Tentunya, keberhasilan itu kerja keras bersama antara eksekutif dan legislatif,” terangnya.
Dijelaskan Adipati, tahun 2020 Pemkab Way Kanan menerima total pendapat daerah sebesar Rp1,28 triliun dengan melakukan belanja dan transfer sebesar Rp1,23 triliun, pembiayaan netto sebesar Rp38,1 miliar.
Sedangkan, Silpa akhir tahun 2020 sebesar Rp12 miliar. Ditambahkannya, neraca per 31 Desember 2020 Pemkab Way Kanan. memiliki total Aset sebesar Rp2,59 triliun, kewajiban sebesar Rp106 miliar, dan ekuitas sebesar Rp2,48 triliun.
Rapat paripurna tersebut, selain dihadiri Wakil bupati (Wabup) Way Kanan, Ali Rahman juga Sekdakab, Ketua DPRD bersama Wakil ketua DPRD, anggota DPRD, sejumlah Kepala OPD serta Forkopimda kabupaten setempat. (*)
Video KUPAS TV : SURAT RAPID ANTIGEN PALSU DIJUAL DI PELABUHAN BAKAUHENI!
Berita Lainnya
-
Warga Gotong Royong Temui DPRD Lampung, Adukan Klaim Tanah Hingga Gugatan Rp70 Miliar
Kamis, 30 April 2026 -
HUT ke-27 Way Kanan, Bupati Ayu Asalasiyah Tekankan Sinkronisasi dan Kolaborasi Pembangunan
Senin, 27 April 2026 -
Gubernur Lampung Tinjau Jalan di Way Kanan, Rp 172,2 Miliar Dialokasikan untuk Perbaikan 20,20 Km
Rabu, 08 April 2026 -
DPRD Way Kanan Bedah LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025: Fokus pada Fungsi Pengawasan
Senin, 30 Maret 2026








