Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, bersama 15 Kepala Daerah se-Lampung hadir dalam acara Penandatanganan dan Deklarasi Komitmen Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang berkualitas, yang digelar Ombudsman RI Perwakilan Lampung, di Swissbell Hotel, Kamis (27/5/2021).

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung, Nur Rakhman Yusuf  menyampaikan, diselenggarakannya araca tersebut merupakan upaya Ombudsman Lampung untuk mengingatkan kepala daerah pentingnya pelayanan publik.

"Penting yang harus dilakukan dan dikomitmenkan oleh kepala daerah di Provinsi Lampung untuk pelayanan publik yang berkualitas," ujar Nur.

"Karena kalau kita berbicara pelayanan publik, hampir di semua aspek kehidupan kita berkaitan dengan hal itu. Sehingga kita meminimalisir agar tidak terjadinya maladministrasi," timpalnya.

Jika terjadi maladministrasi, seringkali terjadi juga potensi korupsi. Untuk itu pihaknya juga mengundang perwakilan KPK sebagai saksi penandatanganan dan deklarasi komitmen.

Selanjutnya, dalam hal ini Ombudsman juga akan meminta komitmen Kepala Daerah dalam upaya melakukan perbaikan pelayanan Publik di daerahnya masing-masing.

"Kedepan Ombudsman RI juga akan kembali melakukan Penilaian kepatuhan standar pelayanan publik secara serentak di Seluruh Indonesia," ungkapnya.

Setelah melakukan penandatanganan tersebut kata Nur, pihaknya juga akan melakukan rangkaian acara pendampingan penilaian kepatuhan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan standar pelayanan publik.

Dalam acara tersebut setelah dilakukan penandatangan, secara bersamaan gubernur beserta walikota dan Bupati se-Lampung membacakan deklarasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Dari 15 Kabupaten/Kota, ada 5 daerah yang dihadiri oleh wakil walikota nya yakni Kota Metro, Lampung Selatan, Tulang Bawang Barat, Lampung Barat dan Lampung Timur. Sementara 10 daerah lainnya dihadiri langsung oleh kepala daerah nya.

"Kita hadir sebagai komitmen Bunda untuk melakukan pelayanan publik yang lebih baik lagi kedepan di kota Bandar Lampung. Tentunya sesuai aturan," ujar Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana. (*)

Video KUPAS TV : LULUSAN SMK BISA DAPAT GELAR D2 JALUR CEPAT