Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Dampak Covid-19 lagi-lagi menjadi kendala dalam realisasi pembangunan di wilayah Kota Bandar Lampung, termasuk dalam renovasi gedung DPRD Kota.

Diberitakan sebelumnya, renovasi gedung yang kabarnya selesai pada 17 April lalu dan sudah dilakukan serah terima PHO dari rekanan (PT Asmi Hidayat) kepada Pemerintah Kota (Pemkot) itu, masih terlihat banyak pekerjaan yang belum selesai. Seperti kabel listrik yang belum terpasang, kebocoran di plafon baru ruang paripurna, serta toilet DPRD dan keramik yang pecah.

Hal ini dikarenakan pemkot belum membayarkan anggaran dana pembangunan sebesar Rp15 Miliar kepada rekanan, sehingga pengerjaannya tak sempurna.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung, Wilson Faisol mengakui bahwa memang benar Pemkot belum melunasi anggaran pembangunan gedung DPRD kepada PT Asmi Hidayat sebagai konstruktor gedung tersebut.

Wislon mengatakan, Pemkot Bandar Lampung sedang kesulitan dalam keuangan karena dampak Covid-19 yang belum juga berakhir.

"Kitakan kemarin kesulitan karena dampak Covid-19. Meski begitu, itu kan memang termasuk kewajiban kepada pihak ketiga, jadi akan kami coba cicil," kata Wilson ketika dimintai keterangan, Selasa (25/5/2021).

Ia menyebutkan dengan jumlah tunggakan sebesar itu, pembayaran akan diberikan secara termin, namun Wilson juga belum bisa memastikan waktu dan jumlah yang rencananya akan dibayar.

"Ya kalau kondisi keuangan ada, maka akan dicicil, tidak langsung kita lunasi. Nanti akan kita cek," lanjutnya.

Mengenai gedung DPRD yang belum diselesaikan karena anggaran yang belum dibayarkan tersebut, Wilson menyampaikan bahwa teknis pelaksanaan untuk sektor fisik adalah wewenang Dinas Pekerjaan Umum.

Ia juga memilih untuk tidak berkomentar mengenai PT Asmi Hidayat yang sampai berhutang ke Bank BRI untuk merenovasi gedung DPRD tersebut.

"Karena ini masih banyak kendala ya, seperti ada beberapa pendapatan yang kita harapkan datang, termasuk dari provinsi dan pinjaman yang belum terealisasi," ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa BPKAD mencicil pembayaran tersebut ke Dinas Pekerjaan Umum untuk selanjutnya dibayarkan ke PT Asmi Hidayat.

"Kalau teknik pembayarannya kan sudah direkap, pokoknya kita setiap bulan ada pencicilan ke Dinas PU," tuturnya. (*)

Video KUPAS TV : POLDA LAMPUNG MUSNAHKAN RATUSAN KG NARKOTIKA