• Senin, 20 Januari 2025

Kepala BPN Lampura : Reforma Agraria Diharapkan Selesaikan Masalah Sengketa Lahan

Selasa, 25 Mei 2021 - 12.27 WIB
245

Kepala BPN Kabupaten Lampung Utara saat memberikan sambutan dalam acara rapat reforma agraria tahun 2021 di ruang Siger Pemkab Lampura. Foto: Ist.

Lampung Utara, Kupastuntas.co - Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Utara, I Wayan Suarda menjelaskan dengan Reforma agraria atau yang disebut juga pembaharuan agraria dapat menyelesaikan masalah kepemilikan lahan yang berujung sengketa.

hal tersebut disampaikan  I wayan Suarda dalam rapat gugus tugas reformasi agraria, di Ruang Siger Pemkab Lampung Utara, Selasa (25/05/2021).

"Program kerja reformasi agraria tahun 2021 di Kabupaten Lampura Utara antara lain mengumpul data tanah objek, dari tanah kawasan hutan, kemudian Inventarisasi akses dan aset berupa subjek agraria sehingga permasalahan sengketa lahan dapat terakomodir," jelas I Wayan. 

Selain itu Wayan juga menyebutkan bahwa poin terpenting dalam reforma agraria diharapkan mampu membantu masyarakat miskin dalam masalah permodalan.

"Dan di tahun ini kita juga memiliki pilot project, kampung reforma agraria di Desa Sindang Agung, Tanjung Raja, Lampung Utara, dimana komoditas unggulan mereka adalah kopi dan gula Aren," jelas Wayan.

"Program kerja reformasi agraria tahun 2021, mengumpul data tanah objek, dari tanah kawasan hutan, kemudian Inventarisasi akses dan aset lberupa subyek agraria, serta menjaga kualitas lingkungan hidup dalam peningkatan SDM. Dan terakhir pilot project, kampung reforma agraria di Desa Sindang Agung, Tanjung Raja, Lampung Utara,” sambungnya.

Dapat terlaksana program kerja reformasi agraria, Wayan berharap dukungan semua elemen, menjadi fasilitator di gugus tugas reforma agraria dan dari Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara.

Di tempat yang sama Bupati Lampung Utara, H. Budi Utomo, S.E, M.M saat membuka rapat tersebut menyampaikan bahwa sebagian besar masyarakat petani, buruh tani yang tidak memiliki lahan, tingkat pendapatan rendah, diharapkan memiliki bukti sertifikasi lahan.

"Diharapkan selain sertifikasi lahan diharapkan menjadi cara mengatasi kemiskinan bagi masyarakat yang membutuhkan permodalan," terang Budi.

Dalam pantauan Kupstuntas.co acara tersebut selain dihadiri oleh panitia dari BPN Kabupaten Lampung Utara juga dihadiri Forkopimda Lampura dan Wakapolres Lampung Utara. (*)

Video KUPAS TV : KASUS COVID 19 DI PENYEBERANGAN MELONJAK, MENHUB TURUN TANGAN!

Editor :