Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Akademisi Universitas Lampung, Yusdianto, menilai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik pemerintah daerah ini seharusnya mampu menjadi payung, penopang atau menjadi bapak angkatnya para usaha kecil menengah (UKM) yang ada di Provinsi Lampung.

Seperti halnya pada BUMD PT Wahana Rahardja dan PT Lampung Jasa Utama, untuk bisa meningkatkan dan berkontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baca juga: BUMD Merugi, Akademisi Unila Yusdianto: Harus Segera Ada Pembenahan Tatakelola

"Banyak potensi yang dimiliki Lampung, seperti kopi ini jangan hanya diambil oleh pihak swasta kemudian langsung dijual. Tapi bagaimana persoalannya BUMD kita melepas barang itu bukan melepas barang baku, tapi barang jadi produknya yang harus kita lepas atau paling tidak kita masuk di setengah olah atau pengolahan," kata Yusdianto, saat menjadi narasumber Talkshow bersama Komisi lll DPRD Lampung, yang dipandu oleh CEO Kupas Tuntas Donald Harris Sihotang, di Hotel Bukit Randu, Selasa (27/4/2021).

Oleh sebab itu, BUMD ini harus mampu melihat pasar-pasar untuk dijadikan prioritas guna kemajuan ke depan. Kemudian yang paling penting dari semua diharapkan BUMD ini bukan hanya bergantung pada APBD untuk menerima alokasi-alokasi saja, tapi dia sebaliknya tidak memiliki kontribusi kepada PAD.

"Untuk itu dalam hal ini kita perlu mendorong BUMD ini. Jangan samp hidup segan matipun tak mau. Maka perlu ada saspen dari pengambil kebijakan baik dari Gubernur maupun DPRD sehingga sama-sama BUMD ini betul-betul mereka bekerja sebagai mesin pencari uang," lanjutnya.

Kepala bagian BUMD dan Lembaga Ekonomi Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung, Rinvayanti mengatakan, peran serta BUMD untuk UKM di Lampung itu sebenarnya kalau bicara yang dulu dengan manajemen yang baru pasti jelas berbeda.

"Untuk UMKM itu memang sudah diinisiasi sudah ada terpikir oleh BUMD saat ini, untuk juga melibatkan para UMKM kita. Dimana langkah pertama yang dilakukan waktu itu kami dari Pemprov sudah memfasilitasi pertemuan antara BUMD dan ini bukan milik Pemprov aja tapi BUMD seluruh Provinsi Lampung yaitu bisnis matching," ucapnya.

Dari pertemuan itu nantinya diharapkan ada potensi bisnis yang mungkin bisa dikerjasamakan antara BUMD dengan Bumdes, itu langkah awal tapi ke depan tentunya secara bertahap. 

"Peran BUMD untuk mendukung visi misi pak Gubernur, selain untuk kontribusi dalam meningkatkan PAD juga untuk menggerakkan pembangunan daerah melalui pendanaan," timpalnya.

Baik BUMD yang ada sekarang maupun BUMD yang akan dibentuk lanjutnya, hal itu nantinya akan menangani komoditi-komoditi unggulan ataupun potensi-potensi yang memang ada di provinsi Lampung.

"Seperti pertanian, pariwisata dan energi. Artinya potensi unggulan yang ada di provinsi Lampung itu diharapkan bisa diolah secara bisnis oleh BUMD," tandasnya.

Anggota Komisi lll DPRD Provinsi Lampung, FX Siman, juga berharap BUMD ini menjadi mesin pencari uang, namun juga harus diperbaiki dari managemannya kemudian juga harus dihitung kapasitas modal yang harus dikembangkan.

"Karena ini tidak mungkin kalau mau menghasilkan PAD besar kok modalnya cuma Rp10 miliar, itu tidak mungkin. Oleh sebab itu ketika mau mengembangkan BUMD itu juga harus diberi program tentang kemampuan pemerintah memberikan modal usaha kepada BUMD, sehingga mereka bisa operasional dan mereka bisa mengembangkan bisnisnya," kata FX Siman.

Selain itu, Anggota Komisi lll DPRD Provinsi Lampung, I Made Suar Jaya menjelaskan, seharusnya BUMD ini tidak merugi, karena BUMD ini didukung oleh fasilitas-fasilitas.

"Ada fasilitas kebijakan dan fasilitas modal, tinggal ngomong yang penting SDM nya manajemennya benar pasti untung. Jangankan kata Rp10-20 miliar kalau kira-kiranya sudah baik dan bagus menguntungkan akan kita tambah terus. Dari Komisi III khususnya pasti kita support," tutupnya. (*)

Video KUPAS TV : TALKSHOW RAMADAN BERSAMA DPRD LAMPUNG : TATA KELOLA PEREKONOMIAN DAERAH (BAGIAN 1)