Kupastuntas.co, Lampung Utara - Terdapat sejumlah permasalahan terkait pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) Labuhan Ratu Pasar, Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara.

Anggota Lembaga Perwakilan Masyarakat (LPM) menjelaskan, Kepala Desa diduga tidak transparan mengelola Dana Desa.

"Jangankan untuk tahu anggaran desa dan peruntukannya, bahkan 2020 lalu seluruh aparat desa dipotong honornya sebesar Rp300 ribu dengan alasan untuk pembuatan seragam namun sampai saat belum terealisasi," kata anggota LPM, Kandar.

Ketika ditanya apakah ada perbaikan untuk sarana ibadah di tahun 2020 karena menurut data dari Kementerian Desa melalui APBDes, Labuhan Ratu Pasar menganggarkan dana sebesar Rp24,2 juta.

"Setahu saya itu tidak ada, tapi kalo sumbangan atas nama pribadi pernah Rp1 juta ke Masjid yang dibangun," pungkas Kandar.

Senada, salah satu pemangku (tokoh agama Hindu) di desa tersebut tidak pernah ada bantuan melalui DD tahun 2020.

"Untuk sarana ibadah kami belum ada bantuan melalui DD, bahkan honor kami pemangku hanya 2 orang yang diberikan dari 3 orang pemangku di desa ini sebesar Rp600 ribu per tahun," kata Ketut Budiante, selaku pemangku.

Namun hal tersebut berbeda dengan keterangan Sekretaris Desa, Maskur menyebutkan, honor untuk pemangku dan guru ngaji sebanyak 6 orang dan masing-masing menerima honor Rp350 ribu setiap bulan.

"Honor guru ngaji dan pemangku itu Rp350 ribu setiap bulan dan diberikan satu tahun sekali," jelas Maskur.

Dia juga mengatakan bahwa terkait pemotongan honor aparatur desa sebesar Rp300 ribu hanya sebatas wacana dan belum dilakukan.

Selain itu sebagian warga penerima BLT-DD pernah keluhkan bahwa pembayaran satu bulan BLT-DD tahun anggaran 2020 baru terbayar di bulan April 2021.

"BLT itu kan harusnya tahun kemaren kami terima sedangkan baru dibayar pada bulan ini," kata salah satu warga.

Dan penyaluran BLT DD tahun 2021 di desa tersebut selama satu bulan juga belum tersalurkan, padahal kegiatan Insfratruktur Desa telah mulai dilakukan dengan penumpukan material Lapen jalan desa sepanjang 600 M namun juga tidak dilengkapi dengan papan proyek.

"Kalau BLT-DD 2021 kami belum ngambil tahap pertama, kalo yang tahun kemaren memang sengaja buat persiapan puasa ini," kata Sekdes, Maskur, Jumat (23/4/2021).

Sebelumnya diketahui bahwa BLT-DD tahun 2020 di Desa Labuhan Ratu Pasar belum tersalurkan, pasca pemberitaan 1 hari kemudian akhirnya terealisasi, terkait sanksi yang akan diberikan atas keterlambatan pencairan,  Kabid Pemdes Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lampura menyerahkan ke Inspektorat Lampung Utara. (*)

Video KUPAS TV : JALAN AMBLAS, AIR SUNGAI BANJIRI RUMAH WARGA BANDAR LAMPUNG