Kupastuntas.co, Tulang Bawang Barat - Organisasi Badan Advokasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (BAIN HAM RI) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) meminta Polda Lampung mengusut dugaan penggelapan uang sewa alat berat milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Pengelolaan sewa alat berat pada PUPR Kabupaten Tubaba tersebut terkesan carut marut. Hal ini terlihat pada pinjam pakai alat berat jenis Motor Grader, yang ternyata di lapangan disewakan.

Menariknya, Oknum Anggota DPRD Tubaba yang ditenggarai mengendalikan sewa alat berat tersebut, berdasarkan keterangan berbagai sumber hasil penelusuran Organisasi Badan Advokasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia setempat.

"Ya, berdasarkan hasil penelusuran, kami mendapatkan informasi jika alat berat itu disewakan oleh oknum anggota DPRD, padahal di Dinas PUPR mereka hanya meminjam," ungkap Ketua DPD BAIN HAM RI Tubaba, Zulkarnaen, SH,  didampingi Ketua Bidang OKK, Ari Irawan, SH, Kamis (22/4/2021).

Baca juga : Inspektorat Bakal Telusuri Dugaan Penggelapan Uang Sewa Alat Berat Dinas PUPR

Zulkarnaen melanjutkan, meskipun pihaknya belum melakukan investigasi, namun, penegak hukum seperti Polda Lampung tentunya sudah bisa masuk untuk mengusut tuntas persoalan sewa alat berat itu.

"Jika melihat sistem non administrasi yang diterapkan oleh Bidang Bina Marga Dinas PUPR Tubaba dalam pengelolaan alat berat ini, tentunya sudah sangat terbuka bagi penegak hukum untuk menyelidiki, atensi kami kepada Polda Lampung," lanjutnya.

Polda Lampung menurut Zulkarnaen, bisa mengusut secara menyeluruh. "Alat berat motor Grader itu hanya sebagian kecil persoalan sewa alat berat di Dinas PUPR Tubaba," tukasnya.

Sampai berita ini diturunkan, Ketua Komisi III DPRD Tubaba, Paisol, enggan berkomentar saat dihubungi kupastuntas.co, lantaran ia sedang berada di luar daerah. "Minta tanggapan ke Anggota Komisi III lain saja," singkatnya. (*)

Video KUPAS TV : PELABUHAN PANJANG MEMBANGUN EKONOMI LAMPUNG (Bagian 2)