Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi mengatakan, sektor pertanian yang menjadi penghasilan masyarakat Lampung jika dimanfaatkan dan dikelola secara maksimal, akan berdampak pada peningkatan ekonomi kerakyatan masyarakat Lampung. 

"Potensi pertanian yang luar biasa jika direncanakan dengan benar akan menjadi salah satu solusi dalam membangun sektor pertanian dalam artian luas," ujar Arinal, saat dimintai keterangan usai hadiri acara Musrenbang 2021 di ballroom Hotel Novotel, Senin (12/4/2021).

Provinsi Lampung memiliki jumlah penduduk sebanyak 9,01 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 70 persen diantaranya tinggal di daerah pedesaan dan bekerja di sektor pertanian dalam arti luas, seperti perkebunan, perikanan dan peternakan.

"Maka dari itu, kita harus bahas agar kedepannya perencanaan secara nasional betul-betul menyuarakan karena itu  kepentingan rakyat," lanjutnya.

Menurutnya, Lampung sebagai daerah penyangga yang dekat dengan pusat ibukota dan pusat ekonomi menjadi kelebihan tersendiri. Dimana Lampung sebagai penghasil nomor 6 padi, nomor 1 singkong, nomor 3 jagung dan nomor 4 coklat.

"Tapi namanya penghasil, tapi mana untuk rakyatnya. Padahal visi misi saya bagaimana caranya supaya ekonomi kerakyatan itu bangkit tidak ada alternatif lain. Kebangkitan ekonomi itu harus dilakukan sehingga mensejahterakan petani," terangnya.

Sementara, Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Oktorialdi mengatakan, Pemerintah Pusat sepenuhnya mendukung upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam menyejahterakan petani melalui sektor pertanian.

"Tadi sudah disebutkan beberapa hal utamanya di pertanian dan perikanan. Hasil diskusi tadi bagaimana menggali perikanan yang ada terutama di Lampung Barat. Jika memungkinkan nanti bisa diusulkan sebagai kawasan ekonomi khusus atau kawasan strategis seperti yang ada di timur," kata Oktorialdi.

Ia juga mengatakan, pariwisata di Provinsi Lampung, utamanya yang berada di Kabupaten Pesawaran, Pesisir Barat dan juga Lampung Selatan juga menjadi sektor pendukung pertumbuhan perekonomian.

"Upaya pemerintah pusat adalah misalnya kita mau membangun wilayah ekonomi khusus, kita akan bagi tugas mana yang menjadi tugas pemerintah pusat, mana yang menjadi tugas Provinsi. Seperti membangun jalan sekitar atau di nasional. Jika kita membangun ekonomi terpadu di pilah kementerian mana yang terlibat melalui APBN atau DAK," pungkasnya. (*)

Video KUPAS TV : REST AREA WISATA DI LAMTIM MEMPRIHATINKAN, SUDAH 3 TAHUN TIDAK DIURUS!