Lampung Barat, Kupastuntas.co - Menyikapi banyaknya persoalan di Pekon (Desa) yang terjadi beberapa tahun terakhir, Komisi I DPRD Lampung Barat menilai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon (PMP) setempat lamban dalam menangani persoalan.

Hal itu disampaikan langsung oleh ketua Komisi I DPRD setempat, Untung. Ia bahkan mendesak agar Dinas PMP bekerjasama dengan penegak hukum untuk menemukan Peratin (Kepala Desa) maupun perangkat Pekon lainnya yang kabur.

"Menyikapi apa yang terjadi beberapa tahun terakhir, saya menilai Dinas PMP lamban dalam menangani persoalan, sedangkan masyarakat menunggu sejauh mana pemerintah dalam mengatasi persoalan," kata Untung, Senin (5/4/2021).

"Semestinya pihak dinas PMP jalin kerjasama dengan penegak hukum agar dicari, karena aparat desa yang kabur tentu karena ada persoalan, dan jika berkaitan dengan keuangan negara maka harus di pertanggungjawabkan," timpal Untung.

Politisi partai Gerindra ini mengimbau agar Peratin tidak main-main dalam menggunakan dana desa sehingga tidak menimbulkan masalah atau kerugian keuangan negara terlebih untuk memperkaya diri sendiri.

"Sejauh ini tidak ada laporan yang masuk ke kita di Komisi I, kita hanya tahu dari pemberitaan kawan-kawan media saja. Yang jelas karena Pekon dibawah dinas PMP jadi mereka turut bertanggung jawab atas apa yang terjadi," tegasnya.

Baru-baru ini, Peratin dan seorang Bendahara Pekon di Lampung Barat yakni Peratin Pekon Tembelang, Kecamatan Bandar Negeri Suoh (BNS), dan bendahara Pekon Suka Mulya Kecamatan Pagar Dewa diduga kabur karena sudah tidak lagi berada di tempat (*)

Video KUPAS TV : PEMUTIHAN PAJAK DIMULAI, WARGA RAMAI RAMAI DATANGI KANTOR SAMSAT