Kupastuntas.co, Lampung Utara - Akan kembali terjadi penundaan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang lebih dikenal Program Sembako (Prosam) tahap III dan IV tahun 2021 di Kabupaten Lampung Utara.

Pasalnya dari 85.934 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah diajukan perbaikan data ke Kemensos RI, hanya 28.050 KPM yang telah terverifikasi.

Plt Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lampung Utara, Mankodri menegaskan, hal tersebut memang menjadi permasalahan nasional karena seluruh kabupaten mengalami penurunan data penerima Bantuan Sosial (Bansos) secara signifikan.

"Permasalahan ini bukan cuma di Lampung Utara, tapi berlaku secara Nasional terkait validasi data Kemensos," jelas Mankodri.

Mankodri menyampaikan, verifikasi data dan validasi masih tetap berlanjut dan tidak menutup kemungkinan data perbaikan penerima bantuan akan terus bertambah.

"Perbaikan data ini terus berlanjut, artinya belum final jadi penyaluran BNPT belum bisa diproses, namun tetap menunggu arahan dari Kemensos RI" pungkas Mankodri

Sementara Kabid Pengembangan Sosial Dinsos Lampura, M. Nasir menjelaskan, sejumlah permasalahan yang terjadi di lapangan, diantaranya data perbaikan lebih rinci, data kependudukan banyak yang tidak valid, adanya KPM yang memiliki rekening ganda, pindah domisi dan KPM dinilai kurang Proaktif.

"Memang ada sejumlah permasalahan, dan ini tetap kami perbaiki. Namun tentunya ini harus menjadi perhatian lintas sektoral khususnya Disdukcapil Lampura" harap Nasir.

Nasir juga menjelaskan, tim Pendamping PKH, pendamping Prosam dan operator SIKNG telah melakukan perbaikan data, namun hasil belum maksimal.

"dari hasil tersebut memang belum maksimal, tapi kita akan terus berusaha agar setiap penerima bantuan mendapatkan haknya," ujar Nasir, Senin (29/03/2021).

Di tempat terpisah, Ketua Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Zarkasi mengungkapkan, seluruh Tim TKSK di masing-masing Kecamatan, dan operator Desa telah maksimal untuk memperbaiki data bantuan tersebut namun tidak sesuai harapan.

"Kami sudah siang malam perbaiki data, namun hasil verifikasi data sangat jauh dari harapan" jelas Zarkasi.

Dia juga mengatakan, ada beberapa desa data perbaikan menjadi rancu bahkan perbaikan tersebut tak sesuai dengan kondisi di lapangan.

"Sebagai contoh, ada data perbaikan masuk ke desa, namun penerima dari desa luar. Bahkan di Metro data validasi hanya ada 68 KPM Penerima saja," tutup Zarkasi. (*)

Video KUPAS TV : GUBERNUR ARINAL LAUNCHING PROGRAM SMART VILLAGE PROVINSI LAMPUNG!