• Selasa, 14 Januari 2025

Ini Kesaksian Nanang Ermanto dan Ketua DPRD di Sidang Fee Proyek Lamsel

Rabu, 24 Maret 2021 - 19.00 WIB
277

Bupati Lampung Selatan, Nanang Ermanto dan Ketua DPRD Lamsel, Hendry Rosyadi, saat mejadi saksi di Sidang Fee Proyek Lamsel, Rabu (24/3/2021). Foto: Yosephin/Kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Bupati Lampung Selatan (Lamsel), Nanang Ermanto, memberikan kesaksian di persidangan kasus dugaan fee proyek Lamsel dengan terdakwa Hermansyah Hamidi dan Syahroni.

Dalam sidang yang berlangsung secara online di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, Rabu (24/3/2021), Nanang mengaku bahwa dirinya tidak pernah terlibat dalam proyek di Kabupaten Lampung Selatan. 

"Saya nggak pernah terlibat proyek atau dapat jatah proyek. Hanya saja ada janji politik jika di daerah saya perolehan suara menang, jalan di daerah rumah saya akan diaspal," kata Nanang.

Ketika disinggung terkait jumlah uang yang pernah diterima terkait proyek tersebut, Nanang tidak mengetahui hal itu.

"Saya nggak tahu itu uang apa. Tapi pernah dikasih Rp50 juta, itu pas ibu saya meninggal dunia. Katanya uang duka bantuan dari bapak Bupati (Zainudin Hasan), dan uang-uang itu sudah saya kembalikan ke KPK," jelas Nanang.

Sementara Ketua DPRD Lamsel, Hendry Rosyadi dalam kesaksiannya mengatakan, dirinya memang mengenal sosok Syahroni, yakni sebagai pegawai PUPR.

"Saya tahu dia pegawai Dinas PU, itu saja yang saya tahu," ungkapnya.

Ditanya soal sejumlah komitmen fee, Hendry pun mengatakan dirinya tidak pernah menerima hal itu.

"Nggak pernah pak," singkatnya.

Kemudian JPU KPK kembali mencecar dengan beberapa pertanyaan, terkait pertemuan dengan Zainudin Hasan dan juga Agus Bhakti Nugroho dan apakah dirinya memiliki supir yang biasa dipanggil dengan sebutan Pak De.

"Eggak pernah pak. Saya ada supir, tapi kalau dipanggil pak de saya nggak tahu," ujarnya.

"Apakah adanya pembagian jatah untuk tim sukses Zainudin Hasan," cecar JPU.

"Nggak ada," timpalnya.

Menurut Hendry, dirinya hanya membantu kontraktor lokal yang ingin bekerja di Lamsel dan selanjutnya para asosiasi kontraktor tersebut berhubungan dengan Dinas PUPR secara langsung.

"Saya cuma bantu rekanan lokal yang mau kerja, susahnya mereka komunikasi sendiri saya nggak tau," tandasnya. (*)


Video KUPAS TV : ANGGARAN FANTASTIS KEGIATAN DPR RI LAMPUNG, SATU LEGISLATOR KANTONGI 17,5 MILIAR! (BAGIAN 1)