Bandar Lampung, Kupastuntas.co - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang perdana terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilaporkan oleh Koalisi Rakyat Lampung Untuk Pemilu Bersih (KRLUPB) terhadap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung, Senin (08/03/2021).

Dalam sidang yang dilaksanakan secara daring tersebut, Ketua KRLUPB Rakhmat Husein menerangkan beberapa poin pokok aduan. 

Diantaranya waktu pelaporan yang dilayangkan oleh Yopie Hendro pada pukul 23.25 WIB, kemudian Yopie Hendro bukanlah pemilih di Bandar Lampung, karena menurutnya Yopie tidak pernah membuktikan dan menunjukan bahwa yang bersangkutan memiliki KTP Bandar Lampung maka tidak memiliki legal standing melaporkan perkara TSM Bandar Lampung ke Bawaslu Lampung. 

Husein melanjutkan menurutnya, Bawaslu Lampung tidak jujur karena mengubah-ubah putusan dengan fakta persidangan. Ada 7 kecamatan saksi terlapor dan jawaban di putusan Bawaslu itu berbeda. 

Misalnya, di Kecamatan kemiling saksi pelapor atas nama Martono mengatakan lurah memberikan perintah kepada RT untuk merusak APK, aksi Adriani menerangkan ada empat RT yang menjadi panitia di dua TPS. Tetapi pada putusan majelis menyebut saksi Martono dan Andriani menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya dalam bentuk sembako yang dikemas dalam bentuk bantuan Covid-19. 

"Ada kebohongan dalam putusan Bawaslu, saksi bilang A tapi majelis nulisnya Z. Dan juga Bawaslu Lampung ketika proses persidangan sudah banyak melanggar kode etik penyelenggara, sidang tersebut memang terbuka namun dalam putusannya Bawaslu Lampung mengabaikan banyak hal, pertama tidak adil dan tidak mandiri karena mendengarkan jawaban dan bukti bukti terlapor, ahli, lembaga terkait lembaga KPU dan Bawaslu serta fakta persidangan," ungkapnya. 

Husein juga mengatakan, putusan mendiskualifikasikan paslon terpilih karena membagikan beras sembako dan insentif PKK.

Menurutnya majelis sungguh tidak cermat karena pilkada 9 Desember adalah pilkada yang ditunda karena pandemi Covid-19, Presiden memberikan arahan kepada pemda untuk memberikan bantuan Covid-19 yang dilakukan awal pandemi hingga September.

"Artinya belum ada paslon yang ditetapkan karena paslon ditetapkan 23 September. Keputusan Bawaslu cenderung penuh rekayasa penuh ugal-ugalan, secara sadar kami mengadukan ini ke DKPP karena sudah banyak melanggar," ujarnya.

Menanggapi keterangan yang disampikan Pelapor, Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah (terlapor) menjawab, terkait laporan Yopie Hendro disampaikan pukul 23.25 WIB Bawaslu Lampung membenarkan, tetapi hal tersebut dinyatakan tidak melanggar karena hari pemungutan suara perbawaslu 8 tahun 2020 adalah 24 jam. 

Hal ini juga pernah terjadi di pilgub 2018. Dimana calon Herman HN melaporkan pada pukul 23.55 WIB, lima menit sebelum ditutup. 

"Legal standing yopi hendro memenuhi, karena pelapor adalah WNI yang memiliki hak pilih di daerah setempat, yopie hendro memiliki KTP Bandar Lampung kami sudah cek dan yang bersangkutan di TPS 15 kelurahan Rajabasa. Dan setelah konsultasi dengan KPU RI pada 12 Desember, dan mendapatkan saran untuk jangan menilai bukti di awal, tapi dipemeriksaan, maka maki putuskan untuk meregistrasi dan disidang," ungkapnya.

Dalam persidangan, lanjut Khoir, ada 32 saksi dari pelapor dan 7 saksi terlapor yang terdiri dari kadinsos, camat dan lurah dengan surat tugas daru Walikota Bandar Lampung padahal bawaslu akan menghadirkan kadis, camat dan lurah sebagai pihak terkait. Dari proses persidangan, 32 orang tidak semuanya menjelaskan bansos, ada juga yang menerangkan insentif PKK.

"Soal transport PKK itu diberikan kepada 100 orang di setiap kelurahan di Bandar Lampung dengan nominal 200 ribu pada November dari APBD. Saksi pelapor mengaku, pada saat pemberian ada yang dibagikan oleh lurah RT dengan pesan pesan jangan lupa jasa jasa bunda, bunda harus jadi walikota agar dapat bantuan. Ini tidak dibantah oleh terlapor dengan menghadirkan saksi fakta yang membantah pernyataan itu. Justru mereka (terlapor) menghadirkan camat lurah kadis. Mereka membantah adanya pesan pesan itu. Ketika ditanya itu transport untuk apa tapi hanya dijawab hanya transport Ini menjadi acuan kita, karena dianggarakan APBD dan didistribusikan oleh aparat lurah," ujarnya. 

Khoir juga menjelaskan, apabila pengadu KRLUPB tidak terkait paslon 3 pihaknya juga keberatan, karena Rakhmat Husein merupakan staff ahli Pemkot Bandar Lampung Walikota Herman HN dan sering kali mewakili unsur paslon 3. 

Selain itu, pihaknya juga membantah kalau disebut hanya mendengar ahli pelapor. Pasalnya dalam sidang ditemukan bahwa saksi ahli terlapor yakni Yusdianto adalah tenaga ahli pemkot Bandar Lampung yang masih menerima honor sampai November walaupun sudah ada surat pengunduran diri. 

"Maka kami merasa ada keterikatan yang kuat antara paslon 3 dan pemkot, ditambah salah satu kuasa hukum terlapor adalah tenaga ahli, kemudian saksi saksi yang dihadirkan adalah unsur pemerintahan, disertai surat tugas resmi walikota. Dan juga ada video di persidangan walikota hadir di TPS menyampaikan kalau mau yang gratis gratis ya bunda Eva," ujarnya.

"Kami juga mengundang Walikota, ketua DPRD, kepala BPKAD, kepala dinas pariwisata mengenai kader pokdarwis yang mendapatkan insentif tapi tidak hadir. sehingga kami mendengarkan pada fakta persidangan, pengetahuan dan keyakinan majelis dalam memutus perkara. Dan setelah putusan tidak ada keberatan dalam prosesnya," tandasnya. (*)