• Selasa, 08 Juli 2025

Tahun Ini Lampung Targetkan Jadi Provinsi Layak Anak

Selasa, 02 Maret 2021 - 15.02 WIB
89

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung Fitrianita Damhuri saat dimintai keterangan di kantor Bappeda Lampung, Selasa (2/3/2021). Foto: Ria/kupastuntas.co

Bandar Lampung, Kupastuntas.co - Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung, Fitrianita Damhuri mengatakan, jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung optimis pada tahun 2021 ini mendapat penghargaan sebagai Provinsi layak anak.  

"Untuk Provinsi layak anak sebentar lagi akan ada penilaian oleh pusat yang dilakukan dua tahun sekali. Kemungkinan ada penilaian dilakukan pada Juni atau Juli. Mudah-mudahan tahun ini bisa masuk kedalam kategori Provinsi layak anak," kata Fitrianita saat dimintai keterangan, Selasa (2/3/2021).

Fitrianita melanjutkan, persyaratan untuk menjadi Provinsi layak anak adalah minimal 60 persen Kabupaten/Kota di Lampung meraih Kabupaten/Kota layak anak (KLA). Sementara itu, dari 15 Kabupaten/Kota di Lampung terdapat tujuh daerah sudah menyandang status sebagai KLA.

Ketujuh daerah tersebut ialah Kota Bandar Lampung dan Metro. Kemudian Kabupaten Lampung Timur, Lampung Selatan, Way Kanan, Pringsewu, Lampung Tengah.

"Tahun kemarin sudah ada tujuh KLA. Kalau bisa kita tambah lagi menjadi delapan atau lebih. Nanti akan kita siapkan karena hampir semua daerah siap menjadi Kabupaten layak anak. Semoga bisa lebih dari daerah yang layak anak," jelas Fitrianita.

Menurutnya, jika suatu daerah sudah ditetapkan menjadi KLA namun terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak maka tidak sertamerta daerah tersebut tidak lagi menyandang status sebagai KLA. 

"Karena yang dinilai adalah bagaimana kekerasan itu di tangani dengan baik. Karena bisa jadi daerah tidak ada data kekerasan terhadap anak, bisa jadi korban tidak berani melapor atau tidak tahu harus lapor kemana," tuturnya.

Ia juga mengatakan jika dalam mewujudkan Provinsi layak anak tidak lepas dari peran pemerintah Kabupaten/Kota. Mulai dari sekolah, pelayanan kesehatan, tempat bermain serta pusat informasi yang layak anak. 

"Kemarin kita sudah rapat dengan Kabupaten/Kota untuk persiapan. Namun sebetulnya yang paling penting adalah keikutsertaan pengarusutamaan semua OPD untuk bisa mewujudkan Kabupaten/Kota layak anak," tutupnya. (*)

Editor :