Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pengentasan kemiskinan masih menjadi masalah utama yang ingin dituntaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. Pada September 2020, tercacat penduduk miskin di Lampung mencapai 1,09 juta orang. Angka tersebut mengalami kenaikan sebanyak 41,82 ribu orang dibandingkan Maret 2020 atau naik 12,76 persen.

Sebagai langkah untuk menekan dan mengurangi angka kemiskinan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung akan mengoptimalkan tim koordinasi penaggulangan kemiskinan yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 53 tahun 2020.

"Kita buat sekretariat kemiskinan dan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Kita harap kedepan bisa menekan angka kemiskinan di Lampung paling tidak menurun satu digit," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lampung, Mulyadi Irsan, saat memberikan keterangan, Selasa (2/3/2021).

Menurutnya, ada dua program yang akan dicanangkan oleh Provinsi Lampung yang berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat serta Pemerintah Kabupaten/Kota yakni pemberdayaan masyarakat dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta jaminan sosial.

"Jadi tim koordinasi akan segera di optimalkan. Kata kunci nya adalah sinergi, karena bagaimanapun ujung tombak nya ada di Kabupaten/Kota," imbuhnya.

Selain program tersebut, saat ini yang tengah dibenahi juga ialah persamaan persepsi data masyarakat miskin yang dihimpun oleh BPS maupun data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang lebih rinci, sehingga akan mempermudah pemerintah dalam menyalurkan bantuan agar tepat sasaran.

"Jadi semua program organisasi perangkat daerah (OPD) labelnya di kemiskinan. Jadi sinergi, komunikasi, koordinasi, konvergensi untuk kemiskinan baik dari tatanan horisontal semua OPD dan vertikal Kabupaten/Kota," pungkasnya. (*)

Video KUPAS TV : HAMPIR SETAHUN TAK ADA KUNJUNGAN WISATAWAN, ANAK ANAK SANGGAR TETAP SEMANGAT BERLATIH