Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Dalam rapat dengar pendapat antara komisi II DPRD Provinsi Lampung dengan Dinas Pertanian dan Pupuk Indonesia mengenai kelangkaan pupuk di Lampung, Pihak Pupuk Indonesia melaporkan bahwa sebenarnya stok pupuk selalu tersedia, tapi masih saja ada masalah kelangkaan.

Menanggapi hal itu, Anggota komisi II dari fraksi PKS, Heni Susilo mengatakan, seharusnya jika ada masalah di suatu titik bisa terdeteksi. Jangan sampai ada yang bermain di dalamnya.

"Dari yang telah disampaikan dari pihak Pupuk Indonesia terkait stok pupuk tidak ada masalah, bahkan stoknya mencapai 3 kali lipat. Tapi selalu saja ketika pupuk dibutuhkan selalu terjadi kelangkaan. Entah kelangkaan ini dalam makna tanda petik atau kelangkaan yang sesungguhnya," kata Heni, Rabu (10/2/2021).

Selanjutnya Heni juga mempertanyakan mengenai alur distribusi pupuk dari perusahaan hingga ke tangan Petani.

"Yang ingin saya tanyakan adalah kejujuran dari alur distribusi pupuk ini. karena saya yakin pasti alur dari pabrik sampai ke petani harus bersih, sehingga jika ditemukan masalah di suatu titik sudah terdeteksi. Sehingga sebenarnya jika alur distribusi pupuk ini bersih, akan selesai permasalahannya," lanjut Heni.

Heni juga mengapresiasi dan mempertanyakan sudah sejauh mana terkait program Kartu Petani Berjaya (KPB) yang telah diluncurkan dan disosialisasikan.

Salah satu masalahnya adalah terjadinya kegagapan teknologi petani terhadap regulasi pengambilan pupuk melalui aplikasi KPB ini.

"Saya juga mengapresiasi guna mengamankan pupuk bersubsidi ini agar dapat sampai kepada petani yang tepat. Mereka harus melakukan registrasi dan sebagainya, namun telah disampaikan juga bahwa terjadi kegagapan (teknologi) di tengah petani dengan perubahan tersebut," tambah Heni.

Heni juga mempertanyakan target selesainya registrasi seluruh petani yang ada di Lampung dalam program KPB ini, karena dari laporan kepala dinas pertanian tanaman pangan, dari jumlah petani yang terdata, sebanyak 1.340.000 dan sekitar 700 ribuan yang telah tergabung dalam kelompok tani di Lampung.

"Sampai akhir Januari baru sekitar 37.000 petani yang Ter-registrasi di program Kartu Petani Berjaya ini," terangnya.

Heni menambahkan, perlu evaluasi untuk melihat sejauh mana sosialisasi KPB ini telah dilakukan, dan persiapan apa yang telah di rencanakan, sehingga saat terjadi kegagapan di petani, bisa teratasi.

"Tentunya kita harus membuat target sampai kapan selesainya registrasi KBP ini, karena dari 1.340.000 petani yang terdata baru 37.000 yang ikut program. Berarti baru 3 persen. Maka juga perlu adanya akselerasi untuk percepatan pendataan petani ini," pungkasnya. (*)

Video KUPAS TV : PEMKOT GRATISKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, TAPI ADA SYARATNYA...