ASN Lampung Dilarang Bepergian Keluar Daerah Saat Libur Imlek
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi saat dimintai keterangan, Rabu (10/2/2021). Foto : Ria/Kupastuntas.co
Bandar Lampung, Kupastuntas.co - Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Lampung dilarang untuk melakukan perjalanan keluar daerah selama libur nasional tahun baru Imlek 2572 Kongzili. Larangan tersebut bertujuan untuk mengendalikan penyebaran Covid-19.
"Saya sudah buat edaran larangan ASN keluar daerah. Jika masih ditemukan, laporkan ke saya akan saya tindak lanjuti," kata Gubernur Lampung Arinal Djunaidi saat dimintai keterangan, Rabu (10/2/2021).
Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto mengatakan, larangan tersebut menindaklanjuti adanya Surat Edaran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
Menurutnya, upaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 bukan lagi 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) melainkan ada tambahan 2M yakni (menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas).
"Karena menurut data statistik setiap kali habis libur panjang kasus Covid-19 selalu mengalami kenaikan. Karena ini libur Imlek yang juga long weekend dikhawatirkan banyak orang bepergian," tutur Fahrizal.
Ia melanjutkan, khususnya untuk ASN dirinya mengaku jika sudah menerbitkan surat edaran dan sudah dilanjutkan ke pejabat Eselon II serta Sekretaris Daerah di semua Kabupaten/Kota di Lampung.
"Untuk ASN sudah ada surat edaran dan sudah di sebar ke eselon II agar mereka mengendalikan staf nya supaya tidak melakukan perjalanan keluar daerah. Serta sudah dikomunikasikan dengan seluruh Sekda Kabupaten/Kota untuk di sosialisasikan," kata Fahrizal.
Ia melanjutkan, jika ASN dalam keadaan mendesak dan terpaksa harus melakukan perjalan keluar daerah maka harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di lingkungan instansinya.
"ASN boleh keluar daerah namun harus mendapatkan izin kepada PPK. Mungkin saja ada keperluan yang sangat mendadak itu di mungkin kan tapi harus dengan izin dan pengendalian," jelas Fahrizal.
Fahrizal juga meminta kepada Kabupaten/Kota untuk melakukan pengetatan wilayah tingkat mikro untuk menekan kasus Covid-19 sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. (*)
Video KUPAS TV : DUA EKOR BUAYA MUARA BERHASIL DITANGKAP WARGA KECAMATAN KETAPANG LAMSEL
Berita Lainnya
-
Program Pencegahan Korupsi KPK Belum Efektif, Pemda Belum Serius Benahi Tata Kelola Anggaran
Jumat, 07 November 2025 -
Lampung Matangkan Strategi Menuju Zero ODOL 2027, Siapkan STID di Pelabuhan Panjang
Kamis, 06 November 2025 -
Universitas Teknokrat Indonesia dan AMD Indonesia Gelar AMD Tech Gen 2025: Innovate, Learn, Lead!
Kamis, 06 November 2025 -
Dua Kali Ditunda, Kapal Dalom Kembali Dijadwalkan Beroperasi 11 November 2025
Kamis, 06 November 2025









