Lampung Barat, Kupastuntas.co - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Barat (Lambar) segera menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait adanya penyaluran bantuan sosial yang tidak sesuai data yang telah ditetapkan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi Golkar DPRD Lambar yang juga anggota Komisi III DPRD setempat, Ismun Zani. Ia mengaku pihaknya juga sudah menerima laporan tersebut dari masyarakat.

Baca juga : Penyaluran Bansos di Lambar Tak Sesuai Data KPM yang Telah Ditetapkan

"Persoalan ini memang sedang kita dalami, dan dalam waktu dekat kita segera melakukan pemanggilan terhadap dinas terkait," kata Ismun, Senin (8/2/21).

Hari ini terus Ismun, terjadi rolling pejabat eselon II di lingkungan Pemkab setempat dan Kepala Dinas Sosial menjadi salah satu yang berganti, jadi ditunggu dulu sampai serah terima jabatan.

"Intinya kita akan menanyakan apa yang menjadi persoalan bantuan sosial tersebut. Yang tahu jawaban tentu dinas selaku leading sektornya, jadi kita tunggu dulu jawaban dinas," jelas Ismun.

Ismun menambahkan selain dinas sosial, pihaknya juga akan melakukan pemanggilan terhadap koordinator kabupaten yang mengurus Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan pangan Non Tunai (BPNT) Bantuan Sosial Tunai (BST) .

"Persoalan ini harus tuntas supaya tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Apa yang sebenarnya terjadi harus betul-betul transparan dan dibuka ke publik, apalagi ini menyangkut bantuan," ujar Ismun.

"Di tengah pandemi seperti ini semua masyarakat terdampak, program bansos tersebut salah satu upaya pemerintah mengatasi kesulitan ekonomi. Jadi kita berharap tidak ada permainan oknum yang  mementingkan diri sendiri maupun golongan," tegas Ismun yang juga ketua DPD II Golkar Lampung Barat. (*)

Video KUPAS TV : JALAN BETON DI LAMPUNG SELATAN BARU SEUMUR JAGUNG SUDAH RETAK..