Delapan Paket Proyek Dishub Lampura Akan Dilelang

Kepala Badan Pengadaan Barang Dan Jasa (BPBJ) Lampura, Chandra Setiawan, saat dimintai keterangan, Senin (8/2/2021). Foto: Riki/Kupastuntas.co
Kupastuntas.co, Lampung Utara - Pelaksanaan lelang proyek di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara (Lampura) ditargetkan dilakukan pada bulan Februari ini. Tetapi hingga kini baru Dinas Perhubungan (Dishub) saja yang telah menyampaikan rencana lelang delapan paket proyek pada Badan Pengadaan Barang dan Jasa.
Kepala Badan Pengadaan Barang Dan Jasa (BPBJ) Lampura, Chandra Setiawan mengatakan, dari semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Lampura, baru Dinas Perhubungan saja yang sudah menyampaikan rencana lelang proyek. Untuk OPD lainnya belum ada, baik yang pengadaan langsung maupun untuk lelang
Untuk jumlah paket proyek yang telah disampaikan oleh Dinas Perhubungan mencapai delapan paket. dengan nilai pagu di bawah Rp200 juta. Dengan kata lain, sistem yang digunakan ialah sistem pengadaan langsung.
Dijelaskan Chandra, untuk sistem pengadaan langsung maka tahapan yang akan dilakukan ialah menyiapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) harga penawaran sementara, dan spesifisikasi, yang kemudian disiapkan oleh OPD terkait maka pihaknya akan mengundang pihak rekanan yang telah ditunjuk sebagai pemenang
"Setelah dinyatakan siap maka Pejabat Pembuat Komitmen akan segera mengeluarkan Surat Petunjuk Penyedia Barang dan Jasa," kata Chandra, saat dimintai keterangan, Senin (8/2/2021).
Sementara untuk sistem lelang proyek secara elektronik, sistem nya sedikit berbeda dengan sistem pengadaan langsung. PPK wajib memasukan HPS, KAK, dan lainnya pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik.
Setelah semuanya lengkap maka pihaknya akan segera membuatkan dokumen lelang yang dilanjutkan dengan pengumuman paket - paket proyek. Proses pengumuman akan dilakukan mereka setelah pihaknya mendapat kepastian bahwa memang anggaran untuk berbagai proyek itu telah tersedia.
"Jika dananya belum ada, bagaimana proyeknya bisa dilelang," lanjutnya
Maka diperlukan adanya kepastian mengenai kesiapan anggaran dana. "Jangan sampai setelah dilelang, anggarannya malah belum siap, yang akhirnya dapat memicu timbulnya permasalahan yang tidak diharapkan kedepannya," imbuhnya. (*)
Video KUPAS TV : TERLILIT KASUS UTANG, SEORANG IBU DI METRO DIVONIS BEBAS!
Berita Lainnya
-
Soal Manipulasi Data Nakes PPPK, Sekda Lampura: Bisa Dianulir dan Beri Sanksi Tegas Oknum Terlibat
Jumat, 03 Oktober 2025 -
Satpol PP Lampung Utara Siap Turunkan Reklame Ilegal di Taman Sahabat
Jumat, 03 Oktober 2025 -
Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Kodim 0412/LU, Dandim: Jadikan Pancasila Pedoman Bermasyarakat dan Bernegara
Rabu, 01 Oktober 2025 -
Kasus Diduga Keracunan di SMA 4 Kotabumi, Pemkab Lampura Perkuat Edukasi Kesehatan
Rabu, 01 Oktober 2025