Kupastuntas.co, Lampung Utara - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Kabupaten Lampung Utara (Lampura), Jauhari Saleh, S.E, menyoroti soal transparansi keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Lampura yang dianggap masih sulit dikonsumsi oleh publik termasuk pengelolaan nya.

Jauhari menegaskan, fungsi pers sebagai kontrol sosial harus dimaksimalkan, karena tujuan pembangunan dapat terlaksana dengan baik bila fungsi pengawasan maksimal.

"Saya tekankan kepada seluruh wartawan yang tergabung dalam DPC SPRI Lampura, dapat hadir bersama masyarakat melakukan pengawasan terhadap pembangunan di Lampura tercinta," ungkap Jauhari, saat Rapat Koordinasi SPRI perdana di Tahun 2021, Sabtu (16/01/2021).

"Permasalahannya, setiap media yang tergabung di SPRI sebagai mitra pemerintah harus mampu menyajikan informasi tentang anggaran keuangan di Lampura," timpalnya, dalam Rakor yang mengambil tema 'Maksimalisasi tupoksi Jurnalis untuk transparansi pembangunan'.

Terlebih lagi di masa pandemi Covid 19, bahwa dari serapan anggaran penanganan Covid 19 yang besaran mencapai Rp44 miliar lebih, pengelolaannya terkesan tidak transparan.

Jauhari menambahkan, Sebelumnya Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani juga mengatakan bahwa kepercayaan publik sangat penting dalam situasi pandemi saat ini.

"Ibu Menteri juga memastikan dana untuk penanganan Covid-19 dibuka secara transparan. Harus jelas jumlah yang digunakan, untuk siapa, untuk apa dan berapa harganya" terang Jauhari. (*)

Video KUPAS TV : PEMKOT BANDAR LAMPUNG SEGEL REKLAME YANG NUNGGAK PAJAK