Sengketa Lahan dengan Prokimal, Warga Minta DPRD Lampura Segara Tindaklanjuti
Kupastuntas.co, Lampung Utara - Forum Peduli Masyarakat Lampung Utara (FPMLU) yang mengklaim bukti kepemilikan yang sah terhadap lahan sengketa dengan Pemukiman Angkatan Laut (Kimal AL) Prokimal Lampung Utara meminta DPRD Lampura menyelesaikan permasalahan tersebut.
Koordinator Forum Peduli Masyarakat Lampura, Syahbudin Hasan menjelaskan, kedatangan mereka di gedung wakil rakyat tersebut guna meminta tindak lanjut dari permasalahan sengketa tanah dengan pihak Kimal AL.
"Kami datang ke sini dalam rangka meminta DPRD membantu permasalahan kami," kata Syahbuddin, Kamis (14/01/2021).
Baca juga : Dankimal Lampura: TNI AL Tak Mungkin Rebut Tanah Rakyat
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Lampung Utara, H. Rahmat Hartono mengatakan, sangat mengapresiasi kedatangan rombongan FPMLU dan akan segera menindaklanjuti permasalahan tersebut.
"Kami apresiasi dan segera akan menindaklanjuti permasalahan tersebut," pungkas Rahmat Hartono.
Diketahui sebelumnya, masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Lampura pernah menggelar aksi damai di Pemkab Lampura, terkait sengketa lahan dengan Pemukiman Angkatan Laut (Kimal) di Kecamatan Kotabumi Utara.
Massa yang berjumlah sekitar 60 orang, menuntut Pemkab untuk memperjuangkan hak mereka dengan sejumlah lahan yang diklaim Kimal Lampura.
Dalam aksi tersebut dijelaskan, tanah dan lahan yang saat ini menjadi sengketa merupakan hak mereka, dibuktikan dengan Sertifikat kepemilikan lahan yang sah dari BPN.
Bahkan dalam aksi tersebut, Ketua DPRD Lampura, Romli, A.Md mengaku akan segera menindak-lanjuti tuntutan Forum Masyarakat Lampura terkait sengketa lahan tersebut.
Sementara Ketua DPRD Lampura, Romli, A.Md mengatakan, persoalan tanah di Kotabumi Utara merupakan persoalan yang sudah bertumpuk-tumpuk dari tahun ke tahun tidak pernah tuntas.
Romli juga berharap kepada seluruh masyarakat, untuk dapat berkoordinasi secara keseluruhan menjadi satu kesatuan, agar penyampaian aspirasi dapat secara keseluruhan tidak terpisah-pisah.
Adapun isi tuntutan massa adalah meminta Pemkab memfasilitasi mereka untuk menemui Panglima TNI, Menkopolhukam dan Presiden untuk mengadukan masalah mereka dan mendesak Pemkab setempat untuk membentuk tim pencari fakta. Serta meminta Kapolres Lampura untuk bertindak adil dan tegas terhadap oknum TNI yang diduga menguasai tanah mereka. (*)
Video KUPAS TV : TERLALU DEKAT SAMA SAHABAT BIKIN PUTUSHUBUNGAN PACAR?? LADIES NIGHT. PART -2
Berita Lainnya
-
Kecewa Dipecat karena Mencuri, Mantan Satpam Bakar Kantor Pelayanan Pajak Lampung Utara
Senin, 09 Desember 2024 -
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 2024 di Gunung Sadar Lampura Diduga Syarat Penyelewengan
Selasa, 03 Desember 2024 -
Hadiri Pembukaan Turnamen Futsal Ardjuno Cup Bukit Kemuning, Arinal Djunaidi Janji Bangun Gedung Futsal Jika Terpilih
Rabu, 13 November 2024 -
Kasus Dugaan Penganiayaan, Pengacara Korban Desak Polisi Tetapkan Kades Mekar Asri Lampura Jadi Tersangka
Rabu, 30 Oktober 2024