Pilkada Bandar Lampung, NU Ajak Masyarakat Tolak Politik Uang

Foto: Ist.
Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwakot) Bandar Lampung tinggal beberapa hari lagi. Kontestasi demokrasi tersebut menjadi momentum penting yang harus diperhatikan oleh seluruh komponen masyarakat, terutama tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Demi melahirkan kepemimpinan yang memenuhi pijakan Tassarruf al- Imam 'ala al-Rdiyyah Manutun bi al-Maslahah, maka Pilwakot sebagai instrumen demokrasi harus benar-benar dilangsungkan secara berkualitas, jujur, adil dan bertanggung-jawab.
Rakyat sebagai pemilik suara harus menentukan pilihannya berdasarkan bimbingan hati nurani dan akal sehat.
Tidak boleh ada pihak manapun yang akan merusak suara rakyat, dengan cara intimidasi, pemberian suap baik berupa sembako maupun uang (money politik), serta iming-iming janji.
Oleh karena itu dalam menghadapi Pilwakot 9 Desember, para Ulama, Pimpinan Pondok Pesantren, Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat mengambil bagian dalam gerakan rakyat menolak politik uang, politik Sara dan Hoax di Kota Bandar Lampung.
Selanjutnya juga mengajak seluruh warga Bandar Lampung agar berani menolak politik uang yang berimplikasi pada rusaknya demokrasi dan melanggar hukum. Serta menabrak keyakinan seluruh agama dan demi pertaruhan masa depan kota Bandar Lampung.
Para Ulama, Pimpinan Pondok Pesantren, Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat yang membuat imbauan tersebut antara lain :
Video KUPAS TV : HASIL PENELITIAN FKPT : POTENSI RADIKAL DI LAMPUNG TINGGAL 10 PERSEN | PART 4
Berita Lainnya
-
Cegah Banjir, Pemprov Lampung Perkuat Mitigasi Lewat Pelestarian Hutan
Kamis, 11 September 2025 -
8.536 Mahasiswa Baru Unila 2025 Resmi Registrasi, Kadin Lampung Ingatkan Pentingnya Pilih Jurusan Sesuai Tren Industri
Kamis, 11 September 2025 -
5.891 Honorer di Bandar Lampung Akan Diangkat Jadi PPPK Paruh Waktu, Wajib Lengkapi Syarat Kesehatan
Kamis, 11 September 2025 -
Harga Singkong Anjlok, Gubernur Lampung Minta Petani Beralih Tanam Jagung dan Padi
Kamis, 11 September 2025