Usai Terkena OTT KPK, Keberadaan Walikota Cimahi Masih Misterius
Kupastuntas.co, Cimahi - Keberadaan Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna belum diketahui usai dikabarkan terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (27/11/2020) sekitar pukul 10.30 WIB.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cimahi, Dikdik S Nugrahawan mengatakan, sampai saat ini ponsel Ajay maupun ajudan-nya tidak bisa menghubungi.
"Keberadaannya belum tahu. Sudah coba kontak, namun sulit dihubungi," ungkap Dikdik.
Baca juga : KPK OTT Walikota Cimahi Ajay Muhammad
Dikdik juga mengakui belum sempat bertemu dengan Ajay sebelum terkena OTT oleh KPK. Semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Cimahi kemungkinan sudah mengetahui kabar soal OTT terhadap Ajay M Priatna.
"Tapi kita minta semua tetap menjalankan kewajibannya memberikan pelayanan pada masyarakat," jelasnya.
Terkait kasus yang menjerat Ajay, dirinya mengatakan, belum bisa berkomentar lebih jauh lantaran belum mendapatkan kabar dari pihak yang bersangkutan.
Sementara ruang kerja Walikota Cimahi Ajay M Priatna, di Gedung A Lantai 4 area perkantoran Pemerintahan Kota Cimahi, Jalan Demang Hardjakusumah, tertutup rapat dan sepi dari aktivitas.
"Tak diketahui juga kemana Ajay pergi. Biasanya ada seorang staf yang menerima tamu dan ajudan menunggu di ruang tunggu," lanjutnya.
Kemudian di kediaman pribadi Ajay di Gang Karya Bhakti, Jalan Amir Machmud, juga sepi dari aktivitas. Hanya ada beberapa petugas keamanan di rumah dengan pagar tinggi berwarna hitam itu.
Tak boleh ada siapapun yang masuk ke rumah tersebut. Pengantar paket, makanan, sejumlah pejabat Pemkot, dan personel kepolisian juga tak diizinkan masuk oleh Satpol PP yang berjaga di kediaman Ajay. (Sumber Detikcom)
Video KUPAS TV : PERUSAHAAN SWASTA BISA MENJADI ‘BAPAK ANGKAT’ CABANG OLAHRAGA DI LAMPUNG – PART 2
Berita Lainnya
-
Pemerintah Resmi Turunkan Harga Tiket Pesawat 10% Selama Periode Natal-Tahun Baru
Rabu, 27 November 2024 -
Menteri Pendidikan: Gaji Guru ASN Naik Satu Kali Gaji, Gaji Guru Non-ASN Naik 2 Juta
Selasa, 26 November 2024 -
MK Tolak Uji Materi Penyediaan Kotak Kosong di Pilkada Seluruh Daerah
Sabtu, 16 November 2024 -
Kemendagri Resmi Larang Kepala Daerah Sebar Bansos Jelang Pilkada
Kamis, 14 November 2024