Hebat! Kendati Pandemi Covid-19, UMP Sulut 2021 Tetap Terbesar Ketiga di Indonesia
Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Sulawesi Utara, Agus Fatoni, saat menghadiri acara penetapkan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Utara 2021. Foto: Doc/Kupastuntas.co
Kupastuntas.co, Nasional - Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Sulawesi Utara, Agus Fatoni, menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) yang akan mulai berlaku di wilayahnya awal 2021 sebesar Rp3.310.723 per bulan atau sama seperti tahun 2020.
Besaran UMP Sulut 2021 menduduki posisi ketiga tertinggi di seluruh Indonesia setelah Provinsi DKI Jakarta yang UMP-nya ditetapkan sebesar Rp4.416.186 dan Provinsi Papua sebesar Rp3.516.700. Pengumuman tersebut dikeluarkan di Manado, Kamis (4/11/2020).
Kondisi perekonomian di masa pandemi Covid-19 menjadi alasan tidak naiknya standar upah buruh di Sulut. Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Pjs Gubernur Sulut Nomor 330 Tahun 2020 tanggal 31 Oktober 2020 tentang UMP Tahun 2021.
Penetapan UMP juga mempertimbangkan rekomendasi dewan pengupahan provinsi sesuai dengan pasal 45 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan.
Selain itu, berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/11/HK.04/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang penetapan upah minimum tahun 2021 pada masa pandemi Covid-19, yang menyampaikan bahwa, agar dilakukan penyesuaian penetapan nilai UMP tahun 2021 sama dengan nilai UMP tahun 2020 dan penetapan UMP setelah tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Surat Menteri Ketenagakerjaan dimaksud, bahwa UMP Sulut Tahun 2021 adalah sebesar Rp3.310.723.
Penetapan ini dapat ditinjau kembali dengan menyesuaikan kondisi perekonomian tahun 2021. Bagi sektor yang tidak terdampak, dapat dinaikkan dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Turut hadir pada pengumuman UMP Sulut Tahun 2021 antara lain Sekdaprov Sulut Edwin Silangen, Forkopimda Sulawesi Utara, Danrem, Polda, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Daerah Sulut Erny Tumundo.
Kemudian Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulut dan Ketua Dewan Pengupahan Sulut Ronny Maramis, anggota Dewan Pengupahan Sulut, serta media elektronik, media cetak dan media online. (*)
Video KUPAS TV : SAH! BUDI UTOMO DILANTIK JADI BUPATI LAMPUNG UTARA, GANTIKAN AGUNG ILMU MANGKUNEGARA
Berita Lainnya
-
Panen Raya Bawang Merah di Cirebon, Kementan Pastikan Pasokan Aman Jelang Ramadan hingga Lebaran
Kamis, 05 Februari 2026 -
Produksi dan Stok Beras Surplus, Raffi Ahmad Ajak Generasi Muda Kuatkan Sektor Pertanian
Kamis, 05 Februari 2026 -
OTT Pegawai Bea Cukai, KPK Sita Uang Miliaran dan Emas Senilai Rp 8,19 Miliar
Kamis, 05 Februari 2026 -
Pemprov Lampung Terima Penghargaan Kualitas Tertinggi Kategori Pemerintah Provinsi dari Ombudsman RI
Kamis, 29 Januari 2026









