Kupastuntas.co, Pringsewu - Dewan Pengurus Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDI-P) Provinsi Lampung masih menunggu keputusan dari Dewan Pimpinan Partai (DPP), terkait sanksi atas dugaan pelanggaran kode etik Wakil Ketua II DPRD Pringsewu, Rizki Raya Saputra. 

Ketua DPD PDI P Lampung, Sudin mengatakan, rekomendasi yang disampaikan Komite Kehormatan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P Pringsewu sudah disampaikan ke DPP.

"Yang punya wewenang mengambil keputusan adalah DPP," ungkap Sudin, saat memberikan keterangan, di Pekon Panjerejo, Kecamatan Gadingrejo, Selasa (3/11/2020).

Baca juga : BK Tetapkan Pelanggaran Etik Wakil Ketua DPRD Pringsewu Riski Raya Saputra

Menurut Sudin, kasus dugaan pelanggaran kode etik tersebut tetap ditindak-lanjuti dan nantinya tim dari DPP akan turun langsung didampingi oleh DPD dan DPC, untuk mencari tahu persoalan yang sebenarnya.

Terkait sanksi tergantung DPP, jika pelanggaran berat bisa jadi dicopot jabatannya dari pimpinan. Jika ringan akan diberikan peringatan karena masih bisa diperbaiki.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua II DPRD Pringsewu, Rizki Raya Saputra, tidak banyak berkomentar. Ia menyerahkan sepenuhnya ke DPP. Karena masalah ini memang bukan wewenang DPD tapi merupakan wewenang DPP.

Baca juga : Masuk Musim Tanam, IP3A Pringsewu Gelar Prosesi 'Mapak Tuyo'

Sebelumnya DPRD Pringsewu menggelar rapat paripurna pembacaan keputusan Badan Kehormatan (BK), terkait dugaan pelanggaran kode etik Rizki Raya Saputra, pada Jumat (14/8/2020).

Keputusan tersebut diambil pasca masyarakat melaporkan Rizky Raya Saputra yang seharusnya melaksanakan Dinas Luar, justru menggelar acara goes atas-nama DPC Granat Kabupaten Pringsewu.

Dalam putusan BK, ada empat poin kesimpulan yang dibacakan oleh Ketua BK DPRD Pringsewu, Joni Sofuan. Pertama, menjatuhkan teguran tertulis kepada teradu yakni Riski. 

Kedua, memerintahkan kepada teradu mengevaluasi diri dan tidak mengulanginya. Ketiga, memerintahkan kepada  teradu untuk mendahulukan dan mengutamakan tugas DPRD Kabupaten Pringsewu. 

Keempat, memerintahkan kepada teradu untuk membuat pernyataan tertulis terkait perintah pada peraturan ketiga  selambatnya-lambatnya tujuh hari sejak putusan ini dibacakan. (*)

Video KUPAS TV : Korupsi Dana Desa, Kepala Pekon di Pringsewu Dijebloskan ke Sel Tahanan