Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi Lampung telah membentuk satuan tugas (Satgas) yang difungsikan untuk melakukan pengendalian dan pengawasan pendistribusian BBM dan LPG bersubsidi di Wilayah kerjanya.

Kepala Biro Perekonomian Pemprov Lampung, Elvira Umi Hani mengatakan, tim satgas tersebut terdiri dari Pertamina dan Hiswana Migas selaku badan usaha. Kemudian OPD terkait seperti dinas Perindag, Dinas Perhubungan, Dinas ESDM yang didampingi oleh Polda Lampung.

"Tim sudah dibentuk berdasarkan SK Gubernur Lampung. Kemungkinan satu hingga dua minggu lagi sudah mulai turun kelapangan," kata Elvira, saat dimintai keterangan, Jumat (23/10/2020).

Elvira melanjutkan, penyaluran BBM dan LPG bersubsidi ini rentan dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab untuk mengambil keuntungan tanpa mempertimbangkan efek persaingan perdagangan yang tidak sehat.

Namun pihaknya mengaku tidak memiliki dasar yang kuat untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap agen dan pangkalan yang menaikan harga eceran tertinggi (HET) yang sudah disepakati bersama.

"Namun kita tidak punya dasar juga untuk memberikan sanksi terhadap konsumen atau pengecer yang lebih dari HET. Kalau masih wajar tidak papa mungkin dia dari warung ke pangkalan membutuhkan transportasi. Jadi saat ini masih persuasif, namun juga tidak menutup kemungkinan akan di tindak tegas jika memang sudah kelewat," pungkasnya. (*)

Video KUPAS TV : Menikmati Suasana Ngopi di Tepi Pantai, Tapi Lokasinya di Tengah Kota Bandar Lampung