Ribuan Massa Aksi Tolak UU Omnibus Law, Ini Tanggapan Walikota Herman HN

Walikota Bandar Lampung, Herman HN, saat dimintai keterangan di kantor pemerintah, Rabu (7/10/2020). Foto: Sri/Kupastuntas.co
Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Ribuan mahasiswa dari berbagai elemen dan para buruh menggelar aksi menolak Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta kerja, di gedung DPRD Provinsi Lampung, Rabu (7/10/2020).
Menanggapi hal itu, Walikota Bandar Lampung, Herman HN menyarankan, agar para massa aksi untuk membaca terlebih dahulu seluruh undang-undang Omnibus Law Cipta kerja tersebut.
"Ya mungkin kalangan buruh maupun mahasiswa belum membaca undang-undang itu. Karena nggak mungkin pemerintah mau nyusahin rakyat. Pemerintah pasti membuat rakyat sejahtera. Tapi karena tidak dibaca secara utuh, mungkin ada yang gosok-gosok atau apa," ungkap Herman HN, saat dimintai keterangan di kantor pemerintah setempat.
Baca juga : 3.000 Massa Aksi Tolak Omnibus Law Akhirnya Masuk ke Depan Gedung DPRD Lampung
Menurutnya, tujuan pemerintah itu mensejah-terakan rakyat bukan sengsarakan rakyat.
"Prinsip saya pemerintah tidak pernah menyusahkan rakyat, karena bagaimanapun pemerintah ini tujuannya kepentingan rakyat dan mensejah-terakan rakyat," bebernya.
"Percuma demo di Lampung, ya tidak ada gunanya. Didengar nggak, siapa yang mau ngantar surat itu kesana (DPR RI) hayo. Udah habis uang, nasi bungkus berapa, bensin berapa," ujarnya.
Baca juga : Kelelahan, Sejumlah Massa Aksi Tolak Omnibus Law Pingsan
Untuk itu Ia menghimbau, agar lebih baik massa membacanya secara keseluruhan. terlebih saat ini masih ditengah wabah Covid-19, jadi jangan asal ikut-ikutan demo.
"Kalau mau demo ya ke DPR-RI. Tapi baca dulu dong, jangan belum baca kita ikut-ikutan demo," tandasnya. (*)
Video KUPAS TV : Operasi Mengantuk di Jalan Tol Lampung, Tekan Angka Kecelakaan Hingga 54 Persen
Berita Lainnya
-
Universitas Teknokrat Indonesia Beri Penghargaan kepada 121 Mahasiswa dan 21 Dosen Berprestasi
Minggu, 06 Juli 2025 -
Jumlah PBI BPJS Kesehatan Berkurang, DPRD Lampung: Sering Non-aktif
Minggu, 06 Juli 2025 -
Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Lampung Capai 396, KPAI Tekankan Kerja Kolaboratif Semua Elemen
Minggu, 06 Juli 2025 -
213 Ribu Warga Lampung Terima Program Makan Bergizi Gratis
Minggu, 06 Juli 2025