Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berupaya mengaktifkan peran dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk ikut berpartisipasi dalam mendata warga yang pergi keluar negeri untuk menjadi pekerja migran Indonesia (PMI).

Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim mengatakan, BUMDes memiliki peranan yang sangat penting dalam mendata negara tujuan para PMI, sehingga dengan bantuan BUMDes dapat memberantas perkembangan PMI non prosedural atau ilegal.

"Kita ingin memajukan BUMDes. Jika setiap PMI yang akan pergi lapor ke BUMDes maka akan mempermudah koordinasi dengan aparat desa," kata Wagub Nunik saat dimintai keterangan, Kamis (24/9/2020).

Baca juga : Pemprov Lampung Gelar Gladi Resik Pengukuhan 5 Pjs Bupati

Banyak para PMI asal Lampung yang berangkat secara ilegal yang tidak berpamitan dengan aparat desa. Sehingga, jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan akan sulit melakukan koordinasi.

"Namun ini masih usulan dan belum final," lanjutnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Bandar Lampung, Ahmad Salabi berharap, jika BUMDes ikut aktif dalam mendata PMI, maka dapat disingkronkan dengan Community Organizer (CO) Penggerak Komunitas Keluarga Buruh Migran (KKBM).

"Kebetulan kami di BP2MI ada CO-KKBM. Dimana data-data PMI di desa bisa dengan cepat menghubungi mereka. Kami berharap BUMDes ini bisa berkolaborasi dengan CO-KKBM untuk lebih aktif di desa-desa," ujarnya.

Salabi menambahkan, CO-KKBM merupakan kepajangan tangan dari BP2MI dan setiap anggota sudah dibekali pengetahuan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat di desa-desa.

"Dengan adanya kerjasama, pihak BUMDes dan KKBM dapat memberikan sosialisasi bagaimana proses untuk menjadi PMI legal dan selalu diawasi," tutupnya. (*)

Video KUPAS TV : Menikmati Suasana Ngopi di Tepi Pantai, Tapi Lokasinya di Tengah Kota Bandar Lampung