Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menyambut baik peralihan kewenangan pengelolaan jalan dari Pemerintah Provinsi Lampung menjadi jalan Nasional.

Anggota Komisi IV DPRD Lampung, Budi Yuhanda mengatakan, peralihan jalan tersebut dapat mengurangi beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung yang dialokasikan untuk perbaikan jalan.

"Peralihan jalan ini minimal bisa mengurangi beban APBD Provinsi. Karena saat ini antara ruas jalan dengan kemampuan APBD tidak cukup," katanya, saat dimintai keterangan, Senin (24/8/2020).

Dengan adanya peralihan ruas tersebut maka penanganan ruas jalan yang rusak dapat dilakukan dengan cepat. Sehingga perekonomian masyarakat dapat berjalan lancar.

Baca juga : 2 Ruas Jalan di Lampung Ditangani Kementerian PUPR

Selain itu, pembangunan infrastruktur khususnya jalan juga harus diutamakan karena dengan infrastruktur yang memadai mampu menyokong produktivitas, meningkatkan kemajuan wilayah dan membuat masyarakat lebih sejahtera.

"Dengan adanya infrastruktur jalan yang memadahi maka akan membantu peningkatan perekonomian ditingkat masyarakat," terangnya.

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi Lampung berencana mengalihkan status 8 ruas jalan milik Provinsi menjadi jalan nasional. Diantaranya Simpang Tulung Randu-Tajab-Negara Ratu-Kota Bumi. Ruas Bandar Lampung-Lempasing-Padang Cermin-Teluk Kiluan. Ruas Gunung Sugih-Kota Gajah-Sadewa, ruas Rya Kudu, ruas Sidomulyo-Belimbing Sari. Ruas Liwa-Batas Sumsel ruas Kalirejo-Pringsewu-Aji Kagungan dan ruas Bandar Jaya-Mandala. (*)

Video KUPAS TV : Jelajah Pasar Seni Kreatif PKOR Way Halim, Nyari Aksesoris dan Tapis Banyak Banget Pilihan!