Ketua KPK: Penyebab Korupsi Adalah Tingginya Biaya Politik
Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri mengatakan, salah satu penyebab tingginya angka korupsi yang ada di Indonesia adalah akibat tingginya biaya politik atau cost of politic.
Hal tersebut disampaikan Firli saat menghadiri rapat koordinasi pencegahan korupsi dan Pilkada bersih dengan seluruh kepala daerah Provinsi Lampung, yang berlangsung di gedung Pusiban lingkungan kantor Gubernur Lampung, Kamis (6/8/2020).
"Tentu ingin menjamin Pilkada nya berjalan jujur dan lancar, bebas dari politik uang, karena sesungguhnya kita tahu bahwa salah satu penyebab korupsi adalah karena saat pemilihan itu biayanya terlampau tinggi," katanya.
Baca juga : Anggaran Pilkada Belum Direalisasi, Pilwakot Bandar Lampung Terhambat
Dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pertemuan dengan KPU, Bawaslu, Menteri Dalam Negeri serta seluruh daerah yang akan melaksanakan Pilkada. "Kita ajak dan kita buat fakta integritas agar tidak terjadi politik uang," lanjutnya.
Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan Pilkada dapat berjalan dengan adil, jujur dan jauh dari kecurangan. Sehingga mampu menghasilkan para pemimpin daerah yang bisa membawa dan mewujudkan tujuan negara.
Baca juga : 14 ASN Dilaporkan Bawaslu ke KASN
Untuk pengawasan Pilkada, pihaknya tidak hanya melakukan secara fisik tetapi juga akan membangun koordinasi dengan instansi terkait yang bisa membantu dalam membrantas korupsi. "Selanjutnya akan melakukan monitoring terkait seluruh pelaksanaan program pemerintah yang di dalamnya termasuk juga pelaksanaan Pilkada," pungkasnya. (*)
Berita Lainnya
-
Puji Raharjo Dilantik sebagai Deputi Pelayanan Haji Dalam Negeri BPH
Rabu, 05 Februari 2025 -
Polisi Gantung Diri di Bandar Lampung Diduga Karena Masalah Rumah Tangga
Rabu, 05 Februari 2025 -
Banyak Perusahaan Singkong Tutup, Pansus DPRD Lampung Minta Pemerintah Pusat Turun Tangan
Rabu, 05 Februari 2025 -
Sasa Chalim: Kemudahan Ajukan Pinjol Buat Masyarakat Terlena
Rabu, 05 Februari 2025