Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan berlangsung pada 9 Desember mendatang, memutuskan untuk tidak berkoalaisi dengan partai di luar Pemerintahan seperti Demokrat dan PKS.

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI P provinsi Lampung, Yanuar Irawan menerangkan, terkait keputusan tersebut, menurutnya dalam konteks Pilkada merupakan haknya DPP, sehingga apapun keputusan DPP tentu sebagai kader, pihaknya akan tegak lurus di bawah keputusan DPP.

Sementara, terkait adanya indikasi salah satu kader PDI P Lampung, Tulus Purnomo yang saat ini diketahui berpasangan dengan kader Partai Demokrat, Yusuf Kohar. Yanuar mengaku sampai hari ini belum ada yang direkomendasikan. Menurutnya, memang sampai saat ini untuk di Lampung Belum ada rekomendasi dari kedua partai tersebut yang berkoalisi, seperti Pak Tulus dan Kohar sampai hari belum ada rekomendasi, Metro juga tidak bersama, kemudian Pesisir Barat dimana calon bupati membawa wakil sendiri. Kemudian Lampung Selatan pak Nanang juga tidak.

"Sampai hari ini juga belum kalau di Lampung, kita menunggu keputusan DPP, apapun keputusan perintah dan petunjuk dari DPP maka kami siap melaksanakan. Karena Tidak berkoalisi bukan berarti harus bermusuhan," ungkapnya Selasa (21/07/2020).

Yanuar juga menjelaskan, terkait pencalonan Tulus, memang ada indikasi dengan Yusuf Kohar, tetapi secara formal belum, jadi masih menunggu. Karena DPP juga ada pertimbangan-pertimbangan, mungkin kearifan lokal jadi pertimbangan DPP.

"Pada prinsipnya di daerah karena ini sudah masuk ranah DPP, kita siap melaksanakan perintah. Apabila memang tidak bisa berkoalisi kita ikut serta dan siap melaksanakan perintah. Kita tidak mau berandai-andai kalau memang PDI tetap mengusung, itu kan keputusan DPP, berarti kami tinggal melaksanakan hal itu. Kan namanya politiki kan dinamis, apapun instruksi kita menunggu dan siap melaksanakan," tandasnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPD Partai Demokrat Lampung, Levi Tuzaidi menerangkan, untuk partai Demokrat sendiri tidak ada batasan, yang membangun koalisi lebih kepada para kandidat, dan di pusat juga tidak ada batasan untuk partai manapun. 

"Kita 'no coment' terkait adanya keputusan dari partai PDI P. Itu rumah mereka yang mengambil keputusan. Jadi kita serahkan ke kader atau bakal calon, kita tidak mau ikut campur dengan dapur partai lain. Bagi kita, apabila kader kita menemukan pasangannya dengan PDI P, dan mereka bisa membangun koalisi maka kita suport," ujarnya.

Hal sama juga disampaikan oleh partai PKS Lketua Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Lampung Ahmad Mufti Shalim menerangkan, NKRI harus dijaga secara bersama-sama, terkait koalisi dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan itu adalah hasil pemilu. Namun dirinya sebagai ketua PKS,  di dalam Pilkada, pihaknya siap koalisi dengan siapapun. Karena menurutnya Partai Pemerintah bukan hanya PDI P. Karena pengusung Jokowi itu bukan PDI P, dan itu di level nasional.

"Tetapi kami di level provinsi bahkan sampai kabupaten, karena level kecil, maka tidak ada alasan untuk bekerjasama dengan partai manapun meski di nasional tidak berkoalaisi,. Urusan di daerah tidak serta merta sama dengan urusan politik nasional, sehingga di Lampung, sangat mungkin berkoalisi dengan partai pemerintah seperti Nasdem, PKB, Golkar, bahkan PDI P sekalipun," tandasnya. (*)