Pemprov Lampung Utamakan Sanksi Sosial Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

Foto: Ist.
Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memprioritaskan sanksi sosial kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan, seperti tidak menggunakan masker.
Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Lampung, Zulfikar mengatakan, kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) yang saat ini sedang difasilitasi dari Direktorat Produk Hukum Daerah Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri. "Sanksinya seperti nyanyi, bersih-bersih atau push up untuk yang laki-laki," katanya, Selasa (21/7/2020).
Baca juga : Perihal Pembubaran Gugus Tugas Covid-19, Ini Kata Gubernur Arinal
Video : 4 Bulan Jadi Buronan, 4 Orang Maling Motor di Lampung Timur Diringkus Polisi
Dengan adanya sanksi sosial tersebut, akan membuat efek jera dan malu. Sehingga tidak akan mengulangi di kemudian hari. "Tidak memberikan hukuman yang memberatkan dalam bentuk uang, jadi hukuman sosial," tambahnya.
Sanksi sosial dirasa efektif diterapkan dari pada sanksi administrasi. Dimana di tengah pandemi Covid-19 ini masyarakat banyak yang mengalami kesulitan ekonomi akibat terdampak pandemi. Meskipun tidak diterapkan sanksi berupa denda, Zulfikar berharap masyarakat dapat mematuhi Pergub yang sebentar lagi diterapkan. (*)
Berita Lainnya
-
Ratusan Honorer Kecewa, Surat Sehat PPPK di RSUD Tjokrodipo Bandar Lampung Tak Kunjung Jadi
Jumat, 12 September 2025 -
Pemkot Bandar Lampung Perpanjang Jadwal Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Hingga 22 September 2025
Jumat, 12 September 2025 -
Arinal Djunaidi: Masjid Raya Al Bakrie Jadi Simbol Kebanggaan Masyarakat Lampung
Jumat, 12 September 2025 -
Universitas Teknokrat Indonesia Masuk 15 Besar Kampus Terbaik Nasional versi AD Scientific Index 2025
Jumat, 12 September 2025