Sesuai Kesepakatan Bersama, Anggaran Pilkada 2020 Masih Gunakan Dana yang Lama
Walikota Bandar Lampung Herman HN usai mengikuti Video conference bersama Mendagri, Gubernur, Bupati, walikota serta KPU provinisi/kabupaten/kota se Indonesia, terkait persiapan Pilkada 2020 di kantor pemerintah kota Bandar Lampung, Junat (05/06/2020). Foto: Sulaiman/Kupastuntas.co
Bandar Lampung - Pemerintah dan Penyelengara Pemilihan Umum (Pemilu) dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sepakat anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang akan berlangsung pada 9 desember mendatang menggunakan anggaran yang sudah ada.
Hal tersebut disampaikan Walikota Bandar Lampung Herman HN usai mengikuti Video conference bersama Mendagri, Gubernur, Bupati, Walikota, serta KPU provinisi/kabupaten/kota se Indonesia, terkait persiapan Pilkada 2020 di kantor pemerintah kota Bandar Lampung, Junat (05/06/2020).
Walikota Bandar Lampung Herman HN menerangkan, sesuai kesepakatan nasional Pilkada akan digelar pada 9 Desember mendatang. Kemudian untuk anggarannya sesuai kesepakatan, masih menggunakan anggaran yang lama.
"Kita cek kembali dana yang tidak terpakai, seperti kegiatan sosialisasi yang sifatnya mengumpulkan orang ramai itu kan tidak. Nah itu Kita kumpulkan dan akan di gunakan anggaran itu untuk dialokasikan ke penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) mudah-mudahan bisa terpenuhi," ungkapnya.
Sementara itu, terkait wacana penambahan Tempat Pemungutan Suara (TPS), dimana hasil rapat pendapat antara Komisi II DPR RI bersama Mentri dalam Negeri, KPU, dan Bawaslu pengurangan jumlah pemilih disetiap TPS nya, dari 800 pemilih menjadi 500 pemilih. Menurut Walikota Herman HN hal tersebut tidak mempengaruhi jumlah TPS yang sudah ada yakni berjumlah 1.325 TPS.
"Sepertinya kalau di Kota ada kurang lebih 1.400 TPS sudah tidak ada masalah, itu sudah diantisipasi. Karena kalau misalnya pemilih kita jumlahnya 700.000 pemilih. Kemudian Dibagi 500 per TPS, jadi cukup 1400 TPS," ujarnya. (*)
Berita Lainnya
-
Langgar Etik, BK DPRD Bandar Lampung Jatuhkan Sanksi kepada Heti Friskatati
Kamis, 15 Januari 2026 -
Agus Djumadi: Wacana Perumahan ASN Bebas Banjir Belum Dibahas dalam APBD 2026
Kamis, 15 Januari 2026 -
Pemkot Bandar Lampung Raih Penghargaan Kelurahan Berprestasi Tingkat Nasional
Kamis, 15 Januari 2026 -
Bapenda Bandar Lampung Siapkan Terobosan PBB hingga Pajak Reklame untuk Dongkrak PAD 2026
Kamis, 15 Januari 2026









