Kupastuntas.co, Lampung Barat - Akhir-akhir ini beredar kabar adanya 10  anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat yang disebut menerima uang masing-masing Rp30 Juta untuk pengamanan dalam pemangkasan anggaran penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 di Bumi Beguai Jejama Sai Betik ini.

Isu yang disebar melalui akun Facebook bernama Rehan Marlin dan Hardolin ini membuat lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tercoreng. Sehingga dilakukan konferensi pers agar masyarakat tidak termakan berita bohong atau informasi yang tidak bisa dipertanggung-jawabkan kebenarannya.

Bertempat di ruang sidang Maghgasana, konferensi pers dipimpin langsung oleh ketua DPRD Lampung Barat, Edi Novial dan didampingi sejumlah anggota dari berbagai Fraksi yang turut hadir, Kamis (28/5/2020).

"Saya mewakili seluruh anggota DPRD, menyangkal adanya informasi tersebut, itu tidak benar. Karena yang menerima tidak ada, dan yang memberikan juga tidak ada. Kalau ada yang menyebut demikian silahkan saja dibuktikan kebenarannya," kata Edi Novial dihadapan sejumlah awak media.

Ditanya apakah DPRD akan melakukan tindakan hukum mengenai persoalan ini, politisi PDIP ini mengaku akan melakukan rapat terlebih dahulu dengan aggota yang lain untuk menyikapi berita yang sudah viral khususnya di media sosial tersebut.

"Karena ini menyangkut Lembaga, jadi tidak bisa saya putuskan sendiri, yang jelas sekali lagi saya tegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar atau bohong karena tidak bisa dipertanggung-jawabkan," tegas Edi Novial.

Untuk diketahui, pada tanggal 25 Mei 2020 lalu, akun Facebook bernama Rehan Marlin memposting tulisan yang berbunyi "Kabarnya ada 10 anggota DPRD Lampung Barat yang akan dikondisikan Rp30 Juta per anggota terkait dengan pemangkasan anggaran Covid-19 dari Sekretariat Dewan sebesar Rp9 miliar yang Deal nya jadi Rp7 miliar lebih yang saat ini menjadi polemik, benarkah informasi ini pak Edi Novial," tulisnya. (*)