Lampung Barat - Berawal dari akun Facebook Rehan Marlin menulis adanya uang jatah pengamanan peratin dengan wartawan dan media, Anggaran Publikasi Dana Desa di Lampung Barat (Lambar) kini tengah menjadi Polemik.

Dikutip dari berita beberapa wartawan online liputan Lambar, salah satu nya www.Jp- news.id, bahwa Ketua Apdesi Lambar Juhairi Iswanto, saat konferensi pers di Sekretariat Apdesi di Waymengaku, Selasa (5/5/2020), menyangkal segala tuduhan dan spekulasi pihak lain yang menyatakan bahwa adanya uang pengamanan dan dikoordinir secara satu pintu.

Dalam berita yang telah menyebar melalui medsos, Juhairi mengaku jika kerjasama publikasi tersebut dilakukan secara benar dan sah secara hukum. Dan telah diatur dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Konfrensi pers yang dilakukan oleh Apdesi terkait Polemik anggaran Publikasi yang bersumber dari dana desa itu secara otomatis menjadi bahan perbicangan dan menuai sorotan dilapisan masyarakat.

”Semua aturan yang disampaikan ketua Apdesi saat konfrensi pers itu benar, tapi apakah yang dilakukan para peratin penyelenggara  yang berada dalam wadah Apdesi itu telah sesuai aturan yang ada. Landasan hukum nya tidak salah namun apakah pelaksanaan nya sesuai ?," Kritik Jhoni Warga hanakau kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lambar via telpon.

"Saya melihat adanya kejanggalan dan rekayasa  yang dilakukan oleh oknum tertentu dalam menentukan perusahaan media cetak untuk melakukan publikasi Dana Desa dengan maksud akan dapat mengambil keuntungan pribadi atau kelompok ” lanjut Jhoni.

Ia menjelaskan, berdasarkan informasi dan hasil penelusuran nya ke banyak pihak diketahui bahwa ada kesepakatan kerja sama antara pihak pemerintah pekon dengan media tertentu menggunakan Dana Desa. 

"Kriteria media yang dipilih pemerintah pekon untuk Publikasi ini tidak jelas, karena yang ada dalam daftar kerja sama itu masih banyak media lain dengan eksistensi tayang dan akurasi penulisan yang lebih terjamin tidak dilibatkan,padahal telah mengajukan penawaran dari satu tahun sebelumnya," ucapnya.

" Ini menunjukkan ada nya dugaan permainan antara oknum tertentu dengan pihak tertentu dan polemik ini harus dibuka oleh pihak berwajib tidak bisa dibiarkan begitu saja ” pungkasnya . (*)