Bandar Lampung - Provinsi Lampung dipastikan akan mendapatkan tambahan bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk 37 ribu Kepala Keluarga (KK) warga kurang mampu. Sebelumnya Lampung ditargetkan akan mendapat bantuan sosial tunai untuk 300 ribu KK.

Dengan penambahan ini, maka total seluruh keluarga miskin yang mendapat bantuan menjadi 337 ribu KK.

Hal ini disampaikan Plt Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Heryana Romdhony saat ditemui Kupastuntas.co di ruang kerjanya, Selasa (21/4/2020). Bansos tunai ini, warga miskin akan mendapatkan Rp600 ribu per bulan untuk membantu warga yang terdampak Covid-19. "Bantuan dari pusat ini untuk warga kurang mampu di masa pandemi Covid-19, jadi beda dengan PKH, Program PKH itu kan reguler,” jelas dia.

Heryana memastikan, penerima bantuan ini tidak akan tumpang tindih dengan penerima bantuan yang dibagikan oleh Pemda Kabupaten/Kota. Karena pembagian bansos tunai ini berdasarkan Data Terpadu Keluarga Sejahtera (DTKS) Kemensos.

Untuk warga yang sebelumnya tidak tercatat sebagai warga miskin, namun akhirnya jatuh miskin karena di-PHK atau kehilangan penghasilan akibat pandemi corona, Heryana mengatakan tetap akan dibackup.

"Jadi di dalam data itu ada warga miskin, ada rentan miskin. Itu yang kena PHK atau kehilangan penghasilan, nah di bansos tunai ini dikasih spare untuk itu. Kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk yang diluar DTKS,” jelas dia.

Para penerima ini, sambung dia, harus ada nama, alamat lengkap dan nomor telepon. Sementara untuk bantuan ini akan didistribusikan mulai pekan depan. Karena saat ini Kabupaten/Kota masih melakukan validasi data warga miskin di daerah masing-masing. 

"Masih dicek data di lapangan. Kalau yang di DTKS itu kan sudah ada nama dan alamat. Nah ini perlu dicek ulang masih ada nggak orangnya, karena sering kan tidak tepat sasaran karena verifikasi dan validasi data yang nggak berjalan,” tandasnya.

Mantan Kepala Perwakilan Pemprov Lampung di Jakarta ini menambkan, untuk distribusi bansos tunai ini langsung diserahkan kepada penerima. Tidak lewat Dinsos Lampung maupun Bupati/Walikota. Namun Hery belum mau mengeluarkan data penerima bansos tunai per kabupaten/kota.  

"Ini dananya nggak lewat dinas atau bupati walikota, langsung ke masyarakat. Untuk mengantisipasi masyarakat yang di pelosok kita pakai rekening atau kantor pos,” tandasnya. (*)