Bung Kupas - Hingga hari Minggu (19/04/2020) jumlah pasien positif virus Corona di Tanah Air mencapai 6.575 orang, meninggal 582 orang dan sembuh 686 kasus. Namun, data yang disampaikan pemerintah itu menuai kritikan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Ketua IDI, Daeng M Faqih menilai data kematian kasus Covid-19 yang diumumkan pemerintah belum sepenuhnya mewakili fakta yang terjadi di lapangan. IDI berdalih, selama ini Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang telah meninggal dunia belum dimasukan dalam data yang dirilis oleh pemerintah.

Bahkan, IDI memprediksi angka kematian yang terjadi akibat wabah Covid-19 sebenarnya mencapai dua kali lipat dari yang dirilis pemerintah atau 1.000 kasus. Seperti kata IDI di atas, PDP yang meninggal dunia belum dimasukan dalam jumlah angka kematian yang dirilis.

Ternyata, data yang dirilis Pemprov Lampung lebih rinci jika dibandingkan dengan Pemerintah Pusat. Pasalnya, Pemprov Lampung merilis secara detail pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19 baik yang masih dalam perawatan, sudah meninggal dunia maupun dinyatakan sembuh.

Pemprov Lampung pun menyebutkan jumlah Orang Dalam Pantauan (ODP) yang dirinci dalam orang sedang dalam pantauan, orang sudah selesai dipantau selama 14 hari dan yang dinyatakan meninggal dunia.

Demikian pula Pasien Dalam Pengawasan (PDP), juga dirinci dalam pasien yang masih dalam perawatan, sudah dipulangkan dengan hasil negatif, dan termasuk yang meninggal dunia.

Data yang disampaikan Pemprov Lampung ini, mungkin bisa diadopsi oleh Pemerintah Pusat untuk menyampaikan data yang sebenarnya terkait Covid-19. Meskipun Pemerintah Pusat berdalih, PDP yang meninggal dunia belum disebutkan karena belum keluar hasil pemeriksan swabnya. Sehingga belum bisa dipastikan positif atau negatif Corona. Karena selama ini pemerintah hanya memasukan jumlah pasien meninggal yang sudah terkonfirmasi positif Covid-19.     

Lambannya hasil pemeriksaan terhadap PDP yang meninggal akibat lambannya pemeriksaan PCR dan kurang luas serta adanya PDP yang mungkin tidak sempat diambil swab-nya, sudah terlanjur dikubur.

Padahal, IDI beranggapan dengan data itu dibuka lebih luas akan terkait dengan kepentingan untuk mengisolasi dan untuk melakukan tracing. Sehingga, data itu sudah harus sampai ke aparat-aparat tingkat bawah seperti RT, RW dan kepala desa, agar bisa cepat pula melakukan antisipasi agar penyebaran virus Corona tidak makin meluas. Harapannya, tentu saja data itu dibuka setransparan mungkin, sehingga warga juga bisa melakukan antisipasi pencegahan dengan cepat pula. (*)