Bung Kupas - Di tengah wabah pandemi corona, jumlah pemudik dari Pulau jawa ke Lampung setiap hari terus bertambah. Pertambahan ini belum dirilis secara resmi oleh lembaga terkait, tapi nyata secara kasat mata, di pelabuhan penyeberangan dan di terminal bus ke datangan. Mereka mayoritas berasal dari Jakarta, yang kini menjadi episenter penyebaran corona.

Tradisi mudik di musim pandemi seperti ini tentunya memiliki resiko yang sangat tinggi. Pemudik bisa membuat penyebaran virus corona atau Coronavirus Desease 2019 (Covid-19) akan semakin luas di daerah tujuan. Di Kampung, pemudik berinteraksi dengan keluarga, dengan sahabat, dengan tetangga, dan lainnya. Kita tidak tau, siap saja bisa jadi pembawa virus. Sulit mengisolasi pemudik yang jumlahnya besar.  

Penyebaran virus yang berawal dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Republik Rakyat China ini begitu cepat. Indonesia mencatat kasus perdana virus corona pada awal Maret, baru dua pasien. Sebulan kemudian, jumlahnya melesat sudah lebih dari 2.000 pasien. Per Minggu (5/4/2020), Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mencatat 2.273 pasien positif corona di Tanah Air. Dari jumlah tersebut, 164 orang sembuh, sementara 198 meninggal dunia. Provinsi DKI adalah daerah terbanyak kasus corona. Per 5 April 2020 terkonfirmasi pasien positif di Ibukota Negara itu sebanyak 1.124 orang. 

DKI menjadi zona merah penyebaran virus corona. Ketika banyak warga DKI pulang kampung, maka sangat berisiko menjadi agen penular virus di keluarga dan lingkungan sekitarnya. Di Lampung, per 5 April pasien positif corona sebanyak 13 orang, dua sembuh,  dua meninggal dunia. Ke-13 pasien positif ini terpapar virus tersebut setelah melakukan perjalanan dari luar daerah. Ke-13 pasien ini terpapar dari luar kota, belum ditemukan kasus transmisi lokal.

Untuk memutus penyebaran virus ini, pemerintah pusat harus berani dan tegas mengeluarkan larangan mudik ke Kampung halaman, apalagi sebentar lagi masa mudik Lebaran Idul Fitri 2020. Pelarangan tersebut sangat penting dan mendesak demi mencegah ledakan pandemi virus corona, yang jumlah penderitanya terus meningkat dan menimbulkan kekhawatiran.

Pata tokoh agama juga harus bicara, harus bersuara, memberi edukasi kepada umat, kepada masyarakat, demi kebaikan bersama. Kali ini saja tidak udah mudik, demi kepentingan yang jauh lebih besar, untuk keselamatan semua anak bangsa.

Sejauh ini, pemerintah pusat baru sebatas mengimbau agar masyarakat tak melakukan mudik. pemerintah daerah tidak punya kekuatan untuk menghalangi arus mudik. Karantina wilayah hanya akan membuat gesekan di tingkat bawah. Pemerintah pusatlah yang melakukan komando. Jika pemerintah lambat mengatasi persoalan mudik ini, pandemi ini akan semakin menghantui kita semua. Jumlah pasien corona akan terus bertambah. 

Persoalan lain yang terjadi di lapangan, kebijakan yang tidak terkoordinasi dengan baik pada akhirnya akan menyusahkan kita semua. Misalnya, kebijakan social distancing dan physical distancing hingga kini masih banyak yang melanggar. Masih ada kegiatan ibadah di tempat ibadah. Jika pemerintah tidak tegas, pertambahan jumlah penderita Covid-19 kemudian sulit diredam. Pemerintah menyampaikan akan memberlakukan pembatasan sosial Berskala Besar (PSBB). Harus tegas.

Kembali soal mudik, jika perantau masih diizinkan pulang kampung, mereka akan sulit untuk dituntut menerapkan social distancing dan physical distancing. Tradisi mudik kental diwarnai dengan antrean, kemacetan, kerumunan, juga interaksi sosial yang intens. 

Dalam kondisi normal, mudik merupakan hak warga negara. Tapi hukum juga menempatkan keselamatan umum pada posisi lebih tinggi dari hak individu. Dalam situasi pandemi seperti ini, mudik bisa mengancam keselamatan bersama. Karenanya, pemerintah harus bertindak cepat dan berani. Masyarakat juga harus ikut berperan dengan mengurangi  intensitas perjumpaan dengan orang lain. Salah satunya tidak mudik. Untuk saat ini, berdiam diri di rumah adalah pilihan terbaik. Ini demi kebaikan kita bersama. (*)